Mengenal Thomas Stamford Raffles dan Kebijakan-Kebijakannya di Hindia Belanda! – Sejarah Kelas 11

Sobat Zenius, Thomas Stamford Raffles merupakan salah satu letnan gubernur yang memerintah pada masa pendudukan Inggris di Indonesia. Apa saja kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia? Mari cari tahu bersama!

Pendahuluan

Sobat Zenius, apa elo pernah piknik atau scooter-an di Kebun Raya Bogor? Kalau belum, setidaknya elo pasti pernah lihat tentang kebun di dekat Istana Negara Bogor ini di media sosial dong? Elo tau nggak sih sejarah dibangunnya kebun klasik yang dipenuhi berbagai jenis tanaman ini? Oke, gue kasih tau, ya!

Jadi, pada masa kekuasaan Inggris, terdapat satu Letnan Gubernur bernama Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles yang saat itu mendiami Istana Bogor ingin mengubah halamannya menjadi taman bergaya Inggris klasik. Taman itulah yang kini menjadi Kebun Raya Bogor.

Tentunya Raffles nggak hanya datang ke Indonesia untuk taman. Thomas Stamford Raffles membuat perubahan di bidang politik dan ekonomi Hindia Belanda pada tahun 1811 – 1816. Menariknya, meskipun masa jabatannya nggak berlangsung lama, tapi perubahan yang ia berikan cukup besar.

Oleh karena itu, di artikel ini, gue akan mengajak kalian mempelajari kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, kontribusi ilmu pengetahuan, serta dampak dari kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles untuk masyarakat pribumi.

Tapi, sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita lihat dulu kondisi Hindia Belanda saat berada di bawah kekuasaan Inggris!

Indonesia dalam Pengaruh Perancis

Pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan akibat kekosongan kas dan hutang yang terus menumpuk. Seluruh pemerintahan di Nusantara pun diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Pada masa itu, Negeri Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Demi melangsungkan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte, seorang jendral dan kaisar Perancis, mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa Belanda pada tahun 1806.

Baca Juga:

4 Alasan Besar Penyebab VOC Bubar

Kemudian, Louis melakukan strategi untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudera Hindia dengan mengirim Marsekal H. W. Daendels ke Batavia sebagai Letnan Gubernur pada 1808. Dengan demikian, bisa dibilang kalau saat itu Indonesia sebenarnya berada di bawah pengaruh Perancis melalui Belanda.

Masa Pemerintahan Daendels dan Janssen

Masuknya Daendels ke Jawa menjadi tanda bahwa Perancis telah menguasai atau menjajah Indonesia secara nggak langsung. Pada masa ini, sistem kerja rodi (perbudakan atau kerja paksa) diberlakukan.

Daendels berambisi membuat jalan raya pos (Anyer – Panarukan sejauh 1000 km) dengan tujuan untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan kelancaran dalam menyampaikan informasi melalui dinas pos.

Masyarakat pribumi juga dipaksa untuk bekerja membangun sebuah pabrik senjata di Surabaya, membangun pabrik meriam di Semarang dan membangun sekolah militer di Batavia. Selain kerja rodi, para petani juga dikenakan pajak yang tinggi dan wajib menyerahkan hasil panennya kepada pemerintah kolonial.

Daendels juga sangat tidak menyukai Raja-Raja Jawa, maka ia pun mengubah jabatan pejabat Belanda di kraton Solo dan kraton Yogya dari residen menjadi minister. Minister disini memiliki kedudukan yang sama dengan Raja Jawa.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Daendels sering disebut sebagai masa yang paling menyedihkan bagi pribumi karena telah memberikan penyiksaan dan menelan banyak korban.

Masa pemerintahan Daendels berlangsung hingga bulan Mei 1811. Posisinya itu digantikan oleh Jan Willem Janssens yang sebelumnya merupakan Letnan Gubernur di Tanjung Harapan (sekarang, Afrika Selatan). Selama berkuasa, Janssens tidak melakukan banyak hal, ia hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Daendels. Hal ini dikarenakan Inggris melakukan penyerangan pada tanggal 4 Agustus 1811 di Jawa. Janssens mengalami kekalahan dan terpaksa menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Inggris.

Baca Juga:

Pengertian Merkantilisme, Latar Belakang, Hingga Dampaknya

Siapa Thomas Stamford Raffles?

Sir Thomas Stamford Raffles atau Raffles lahir di Jamaika pada tanggal 6 Juli 1781. 

Raffles mengawali karirnya sebagai juru tulis di British East India Company (EIC), hingga ditugaskan ke Pulau Penang (Prince of Wales’ Island) pada tahun 1805. Dalam perjalanannya menuju Penang (lima bulan), ia banyak menghabiskan waktunya untuk belajar bahasa, adat-istiadat dan sejarah Melayu.

Karena kemampuannya dalam berdiplomasi serta pengetahuannya terhadap budaya Melayu, maka John Leyden, seorang sahabat sekaligus penasihat Raffles, merekomendasikan Raffles kepada Lord Minto, Gubernur Jenderal EIC (East India Company). 

Ia ditugaskan untuk mengatasi permasalahan pendudukan Perancis–Belanda di Jawa yang akan mengganggu kestabilan perdagangan dan politik EIC. Ia diminta untuk menyiapkan strategi penyerangan yang cepat dan tepat di Hindia Belanda.

Raffles bersama pasukannya (sebanyak lebih dari enam puluh kapal), bergerak menyerang Belanda di Jawa pada 4 Agustus 1811. Saat itu, Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Janssens.

Pasukan Belanda yang kewalahan terpaksa mundur ke Semarang untuk menambah pasukan dan meminta bantuan prajurit Surakarta dan Yogyakarta. Tapi, sayang sekali karena ternyata bantuan tersebut masih tidak mampu untuk menyeimbangkan kekuatan dari pasukan Inggris.

Terkepungnya pasukan Belanda akhirnya membuat Janssens menyatakan telah menyerah dari pasukan Inggris pada 18 September 1811 di Tuntang, Semarang. Pernyataannya itu ia sampaikan kepada Jenderal Sir Samuel Auchmuty (Wakil Raffles) melalui Perjanjian Tuntang atau dikenal juga dengan sebutan Kapitulasi Tuntang.

Perjanjian tersebut menjadi simbol penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda beserta pangkalan-pangkalan militernya kepada Inggris. Atas kerja kerasnya itu, maka Raffles diangkat sebagai penguasa di Hindia Belanda oleh Lord Minto.

Ohiya, setelah jabatannya sebagai Letnan Gubernur di Jawa berakhir, Raffles juga sempat menjabat sebagai Letnan Gubernur di Bencoolen (saat ini, Bengkulu) dan membangun Singapura, loh.

Kebijakan Thomas Stamford Raffles pada Masa Pemerintahannya di Hindia Belanda

Pada tanggal 18 September 1811, Inggris resmi memulai kekuasaannya di Hindia. Pusat pemerintahan saat itu berkedudukan di Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan dengan cara mereformasi sistem yang lebih humanis, dibandingkan kebijakan yang dilakukan VOC maupun Belanda. Raffles berpegang pada tiga prinsip, yaitu: 

• Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. 

• Berbeda dengan Daendels yang mengubah kedudukan pejabat kolonial menjadi setara dengan Raja-Raja Jawa. Pada masa Raffles, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan sebagai bagian pemerintah kolonial (pegawai pemerintahan).

• Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

Berangkat dari ketiga prinsip tersebut, maka di bawah ini merupakan kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles dalam berbagai bidang.

Kebijakan Thomas Stamford Raffles di Bidang Pemerintahan

• Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik.

• Mengubah sistem pemerintahan feodal yang selama ini digunakan oleh masyarakat pribumi, menjadi sistem pemerintahan kolonial barat. Fyi, Feodalisme merupakan sistem tatanan masyarakat yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan golongan bangsawan.

• Pengubahan sistem feodal ini mengakibatkan para penguasa pribumi (bupati) tidak lagi dapat berkuasa dan hanya dianggap sebagai pegawai pemerintahan kolonial.

Kebijakan Thomas Stamford Raffles di Bidang Ekonomi

Kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang ekonomi fokusnya adalah untuk memajukan perekonomian di Hindia untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial, antara lain:

• Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land rent system). Kebijakan ini berkaitan erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. 

Menurut kebijakan Thomas Stamford Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, ia menganggap Petani Jawa sebagai penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. 

Jumlah pajak disesuaikan dengan jenis dan produktivitas. Hasil sawah kelas satu dibebani 50% pajak, kelas dua 40%, dan kelas tiga 33%. Sementara untuk tegalan kelas satu 40%, kelas dua 33% dan kelas tiga 25%. Pajak yang dibayarkan diharapkan berupa uang. Tapi, jika terpaksa pajak dapat juga dibayar dengan barang lain, misalnya beras.

Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen, sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri.

• Kebijakan Thomas Stamford Raffles berikutnya adalah penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, perbudakan (mendirikan Java Benevolent Society, wadah bagi para penentang perbudakan), kerja paksa (rodi) dan sistem monopoli. Raffles memiliki pemikiran yang cukup modern di zamannya. Menurutnya, jika tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, rakyat pun akan lebih produktif dan keuntungan pun meningkat.

• Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan, tujuannya agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang maka produksi juga akan meningkat, hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar.

Kontribusi di Bidang Ilmu Pengetahuan

Pada masa pemerintahannya, kebijakan Thomas Stamford Raffles pada bidang ilmu pengetahuan lebih banyak berfokus pada upaya-upaya untuk memahami budaya serta sejarah Indonesia. Raffles tercatat terlibat pada banyak proyek ilmu pengetahuan. Yuk, lihat apa saja!

• Menulis buku The History of Java. Raffles memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dengan bahasa, budaya dan adat-istiadat Jawa. Secara garis besar, bukunya menceritakan kehidupan masyarakat Jawa yang penuh keragaman serta keunikan geografis dan budaya. 

Sampai saat ini, bukunya masih dicetak dan tersebar banyak di toko buku manapun. Selain itu, buku ini juga sering dipakai oleh para sejarawan sebagai sumber tulisan sejarah mengenai budaya Jawa. 

• Memberikan bantuan penelitian kepada John Crawfurd, sehingga berhasil menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago.

• Mendukung Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sebuah perkumpulan Batavia untuk kesenian budaya dan ilmu pengetahuan. Contohnya, memberikan akses ke percetakan dan perpustakaan pemerintah dan membangun Museum Nasional untuk pemajangan koleksi pada tahun 1868.

• Penemuan Candi Borobudur juga diinisiasi oleh Raffles. Saat melakukan inspeksi ke Semarang pada tahun 1814, Raffles mendengar kabar bahwa terdapat bangunan kuno sebesar bukti di tengah hutan Magelang. Ia pun segera memerintahkan Hermanus Christiaan Cornelius untuk menemukan kebenaran tersebut. Kemudian, benar saja terdapat bangunan besar yang saat ini kita kenal sebagai Candi Borobudur.

• Raffles dikenal sebagai orang yang mencintai lingkungan, terutama di bidang Biologi. Dia memberikan sejumlah nama binatang dengan nama sumatera seperti Rhizomys sumatranensis (tikus bambu besar). 
• Bunga bangkai yang ditemukan oleh Raffles bersama Dr. Joseph Arnold, seorang dokter dan penyuka botani, di Bencoolen juga dinamai dengan nama keduanya, yaitu Rafflesia Arnoldii.

Kegagalan Raffles

Pada dasarnya, kebijakan Thomas Stamford Raffles di Hindia Belanda jauh lebih maju dari pendahulunya. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tapi, niat baiknya itu kurang berhasil karena berbagai kendala dan ketidakstabilannya sendiri. Berikut merupakan faktor-faktor kegagalan dari kebijakan Thomas Stamford Raffles selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa:

• Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang, dan peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Para petani lebih menghormati Raja-raja Jawa atau para bupati dibandingkan pegawai Eropa.

• Banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa sebagai pemungut pajak bagi masyarakat. Kepala desa sering menipu masyarakat dengan melebihkan jumlah pungutan demi kepentingannya sendiri. Hal ini semakin memperburuk keadaan masyarakat, tidak seperti yang diharapkan oleh Raffles.

• Selain itu, elo inget kebijakan Thomas Stamford Raffles tentang penghapusan budak, kan? Nah, Raffles mengkhianati kebijakannya sendiri, gais. Segala upaya yang dilakukan dalam memberantas sistem kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli jauh dari kata berhasil. 

Contohnya kerja rodi tetap diberlakukan oleh Raffles untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan. Raffles juga masih melakukan monopoli garam. Ia menempatkan industri garam sebagai perusahaan negara. Urusan perdagangan dan pendistribusian garam dikelola perusahaan negara.

Lebih parahnya lagi, ternyata Raffles juga memiliki delapan budak di tempat tinggalnya, Buitenzorg (Bogor). Selain itu, ia juga mengirimkan ribuan budak dari Jawa ke Banjarmasin atas permintaan kawannya, yaitu Alexander Hare.

Akhir Pemerintahan Raffles

Keberadaan Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan dari Lord Minto yang digantikan oleh Lord Moira pada tahun 1813. Sebenarnya, penunjukkan Raffles sebagai Letnan Gubernur merupakan keputusan sepihak dari Lord Minto tanpa menunggu persetujuan Dewan Direksi (EIC).

Saat posisi Lord Minto diganti, Dewan Direksi segera meminta serah terima tugas sehingga keputusan tentang Raffles menjadi keputusan Dewan Direksi dan Lord Moira. Tapi, nyatanya Lord Moira tidak begitu tertarik untuk mempertahankan Raffles sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, mengingat keuntungan yang didapat dari kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles sangat sedikit untuk pemerintah kolonial. Kebijakan Thomas Stamford Raffles justru dianggap hanya membebani anggaran pusat.

Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Fendall yang datang tanggal 11 Maret 1816, bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian. 

Setelah menyelesaikan tugasnya di Jawa, Raffles diutus untuk pergi ke Bencoolen pada tahun 1811. Tujuannya adalah mendirikan dan menjalankan pemerintahan Inggris sebagai Letnan Gubernur. Selama di Bencoolen, banyak kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles yang tadinya diterapkan di Jawa yang kembali ia terapkan di wilayah ini.

Baca Juga:

Sejarah Evolusi Peradaban Eropa dan Periodisasi Lengkapnya

Kesimpulan

Secara garis besar, meskipun kebijakan Thomas Stamford Raffles tampak lebih humanis, namun Raffles kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Kerugiannya justru jadi ada di dua pihak, Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti dan rakyat tetap menderita.

Meskipun begitu, kita harus mengakui bahwa kontribusinya dalam ilmu pengetahuan sangatlah besar, bahkan bisa kita rasakan sampai saat ini, seperti Candi Borobudur, Bunga Rafflesia Arnoldii, bukunya yang berjudul History of Java, dan masih banyak lagi.

Penutup

Demikian pembahasan gue mengenai kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles. Sobat Zenius, elo bisa belajar materi ini melalui video pembelajaran, loh. Klik banner di bawah ini dan jangan lupa log-in untuk bisa nonton video-video dan akses kumpulan soalnya, ya!

Selain itu, Sobat Zenius juga bisa, lho, belajar mata pelajaran lainnya melalui video pembelajaran lewat paket belajar Aktiva Sekolah dari Zenius. Dengan paket belajar ini, elo berkesempatan ikut try out sekolah, sesi live class, serta mendapat akses rekaman dari live class tadi. Klik banner ini untuk informasi lebih lanjut, ya!

Penulis: Atha Hira Dewisman