Supersemar, Surat “Sakti” yang Melahirkan Orde Baru

Bagaimana Supersemar bisa jadi surat “sakti” yang melahirkan Orde Baru? Yuk, kepoin selengkapnya!

Gue adalah salah satu alumni Universitas Sebelas Maret, yang elo ketahui sebagai UNS Solo. Ada yang bertanya-tanya, “Kenapa Universitas Sebelas Maret disingkat UNS? Kenapa nggak USM?”

Gue dulu juga sempat mempertanyakan hal itu, meskipun gue sekarang udah tahu jawabannya. Namun, gue lebih kepo sama alasan penamaan Sebelas Maret.

Ternyata, selain karena UNS emang diresmikan pada 11 Maret, tanggal itu juga menandai salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, yaitu dibuatnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Surat “sakti” ini lah yang ngelahirin Orde Baru.

Kok bisa? Langsung aja gue ceritain deh.

Latar Belakang Supersemar

Semua bermula dari Gerakan 30 September (G30S) 1965. Buat elo yang belum tahu, G30S adalah peristiwa penggulingan pemerintahan Sukarno yang menewaskan enam jenderal TNI AD.

TNI menuding kalau Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah pelaku G30S. Hubungan TNI dan PKI jadi makin memanas. Elo bisa baca lebih lanjut tentang alasan terjadinya G30S sampai awal mula hubungan TNI-PKI di sini ya.

Kabar kalau PKI jadi dalang G30S bikin parno masyarakat. Ditambah, kondisi ekonomi Indonesia makin memburuk. Akhirnya, Februari 1966, ribuan mahasiswa turun ke jalanan Jakarta dan ngajuin tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Mereka menuntut PKI dibubarkan, Kabinet Dwikora (kabinet pemerintahan Sukarno saat itu) di-reshuffle, dan harga kebutuhan pokok diturunin.

Sukarno pun melakukan reshuffle kabinet. Namun, menteri yang non-Komunis justru disingkirkan, dan yang berhaluan kiri dipertahanin.

Jadinya, para mahasiswa makin geram. Mereka makin gencar buat demonstrasi dan minta PKI dibubarkan, termasuk memecat Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I, Subandrio. Soalnya, Subandrio dianggap terlibat dalam G30S.

Baca juga: Serangan Umum 1 Maret 1949: Jenderal Sudirman sang Penyusun Siasat

Kepanikan Sukarno

Kekacauan masih terjadi sampai 11 Maret 1966. Waktu itu, Sukarno memimpin Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta. Semua menteri hadir, kecuali Letnan Jenderal Suharto yang saat itu jadi Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad). Letjen Suharto nggak bisa hadir dengan alasan sakit.

Sidang baru aja berjalan 10 menit, ketika pemimpin Resimen Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden), Brigjen M. Sabur, masuk ke ruang sidang dengan ekspresi agak panik. Letkol Sabur bilang, ada pasukan tak dikenal dan nggak beratribut di Monas.

Menurut buku Supersemar, Cara Soeharto Mendapatkan Kekuasaan (2019), pasukan tak dikenal itu merupakan pasukan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang dikerahkan oleh Panglima Kostrad, Brigjen Kemal Idris. Tujuannya, buat nangkap Subandrio.

Presiden Sukarno panik mendengar kabar itu. Dia minta tolong Waperdam II, J. Leimena, buat memimpin sidang. Karena ngerasa situasi di Jakarta makin memanas, Presiden Sukarno dan Subandrio otw ke Istana Bogor naik helikopter.

Baca juga: Sukarno : Kehidupan & Perjuangan Sang Pendiri Bangsa

Detik-Detik Munculnya Supersemar

Nggak lama setelah Presiden ke Bogor, tiga Brigadir Jenderal datang ke rumah Letjen Suharto di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka adalah Menteri Veteran dan Demobilisasi Brigjen Basuki Rachmat, Menteri Perindustrian Brigjen M. Jusuf, dan Pangdam V/Jaya, Brigjen Amir Machmud.

Trio Brigjen itu minta izin Letjen Suharto buat menemui Sukarno ke Bogor. Tujuannya, ngeyakinin presiden kalau TNI AD masih ada di sisinya.

Suharto setuju dan nitip pesan buat Presiden Sukarno. “Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan saya dalam keadaan sakit. Kalau saya diberi kepercayaan, keadaan sekarang ini akan saya atasi!” katanya.

So, trio Brigjen sampai di Istana Bogor. Brigjen Basuki Rachmat ngejelasin tujuan mereka menghadap presiden dan menyampaikan pesan Letjen Suharto. Presiden Sukarno terbuka sama pesan yang disampaikan dan ngajak ketiganya berdiskusi tentang cara mengatasi situasi yang sedang terjadi.

Brigjen Amir Machmud kemudian nyaranin buat ngasih mandat kepada Letjen Suharto untuk mengatasi keadaan melalui surat perintah. Presiden Sukarno tertarik sama ide tersebut. Brigjen Basuki Rachmat kemudian bikin konsep surat perintah itu, yang nantinya dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Sampai sekarang, isi Supersemar masih debatable. Yang jelas, Presiden Sukarno ngasih mandat kepada Letjen Suharto agar “ngambil tindakan yang dianggap perlu” buat mengembalikan keamanan dan ketertiban.

Konsep Supersemar kemudian diserahkan ke Brigjen M. Sabur buat diketik. Supersemar yang udah jadi langsung diserahkan ke Presiden Sukarno buat ditandatangani. Finally, Presiden Sukarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret. Trio Brigjen langsung otw ke Jakarta buat nyerahin Supersemar ke Letjen Suharto.

Pasca Hari Supersemar

Brigjen Basuki Rachmat, Brigjen M. Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud sampai di Jakarta dan menyerahkan Supersemar ke Letjen Suharto. Setelah membaca Supersemar, hal pertama yang dilakukan Letjen Suharto adalah membubarkan PKI.

Supersemar jadi dasar hukum buat membubarkan PKI. Soalnya, Supersemar dianggap sebagai “transfer kewenangan kepada Suharto” atas nama Presiden Sukarno. Hingga akhirnya, pada 12 Maret 1966, Suharto atas nama presiden ngeluarin Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI.

Pukul 6 pagi pada hari itu, Radio Republik Indonesia (RRI) mengumumkan kalau PKI resmi dibubarkan, termasuk semua organisasi terkait. Selain itu, PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Waktu dengar kabar Letjen Suharto ngebubarin PKI pakai Supersemar, Presiden Sukarno kaget. Sukarno langsung manggil semua menteri ke Bogor.

Dalam bukunya berjudul A.M. Hanafi Menggugat: Kudeta Jend. Soeharto, dari Gestapu ke Supersemar: Catatan Pengalaman Pribadi Seorang Eksponen Angkatan 45 (1999), A. M. Hanafi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kuba saat itu bilang, Sukarno ngerasa tindakan Letjen Suharto itu lancang. Menurut Sukarno, dialah yang berhak membubarkan partai politik, bukan Letjen Suharto.

Pada 14 Maret 1966, Sukarno memanggil semua panglima Angkatan Bersenjata ke Istana. Presiden negasin kalau Supersemar nggak dibikin buat membubarkan PKI. Sukarno juga menekankan kalau dirinya masih berkuasa penuh jadi presiden, termasuk ngurusin kabinet.

Namun, 16 Maret 1966, Letjen Suharto justru ngeluarin Surat Keputusan Presiden Nomor 5 buat “mengamankan” 15 menteri Kabinet Dwikora II. Alasannya, buat nyelamatin para menteri dari amukan demonstran. Beberapa yang ditangkap adalah orang kepercayaan Presiden Sukarno, termasuk Subandrio, Leimena, dan Chaerul Saleh.

Setelah itu, Letjen Suharto mengangkat Jenderal A.H. Nasution, mantan Menteri Pertahanan yang di-reshuffle Presiden Sukarno, sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). MPRS kemudian mengukuhkan Supersemar melalui TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Supersemar.

Pengukuhan itu dianggap sebagai cara yang nggak bisa bikin Sukarno mencabut Supersemar. Kekuatan Presiden Sukarno makin lemah. Sebaliknya, Letjen Suharto perlahan naik menuju kursi kekuasaan dan mulailah Orde Baru. Elo bisa baca di sini buat ngepoin awal mula Orde Baru.

Dalam pidato kepresidenan terakhirnya berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah pada 17 Agustus 1966, Sukarno negasin kalau Supersemar adalah perintah buat mengamankan situasi dan keselamatan dirinya, bukan penyerahan kekuasaan.

“Dikiranya SP 11 Maret adalah penyerahan pemerintahan! Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of authority. Padahal tidak!”

Pidato Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah oleh Sukarno, 17 Agustus 1966.

“Kenapa nggak lihat isi Supersemar yang asli aja buat tahu kebenarannya?”

Masalahnya, naskah asli Supersemar belum ketemu sampai sekarang. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nyimpan tiga versi Supersemar. Namun, setelah diuji di laboratorium forensik Mabes Polri, semuanya nggak otentik.

Gimana elo memaknai peristiwa Supersemar tersebut? Ada nggak cerita lain tentang Supersemar yang elo tahu? Kasih tahu gue di kolom komentar ya!

Baca Juga Artikel Lainnya

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)

Kelebihan dan Kelemahan Era Orde Baru Indonesia – Materi Sejarah Kelas 12

Konsep Dwifungsi ABRI Era Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Referensi

Show More