Daftar Presiden Era Reformasi dan Kebijakannya – Materi Sejarah Kelas 12

Hai Sobat Zenius, kali ini gue mau cerita-cerita tentang Era Reformasi dan kebijakan-kebijakan para presidennya, nih. Apaan tuh, Era Reformasi? Jadi kalau kita melihat jauh ke belakang, Indonesia udah melalui 5 transisi politik mulai dari Kemerdekaan, Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi yang berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang.

Elo tahu nggak, Orde Baru dulu berlangsung selama lebih dari 30 tahun (1965-1998) di bawah pemerintahan Presiden Soeharto? Iya, beliau menjabat selama itu! Tapi, waktu itu pemerintahannya dianggap bersifat otoriter alias sewenang-wenang. Selain itu, pemerintahan beliau juga dihiasi oleh praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasa disingkat menjadi KKN. Elo mesti tahu juga nih, dulu keluarga Soeharto juga megang perusahaan-perusahaan milik negara dan memperoleh banyak keuntungan dari situ.

Fakta-fakta ini ditambah dengan Krisis Finansial Asia 1997 yang juga berdampak kepada Indonesia membuat para rakyatnya nggak bisa diem aja. Elo kalau jadi mereka saat itu pasti bakal ngerasa kecewa, kan, sama pemerintah kalo tingkah mereka sama kayak yang udah gue deskripsiin tadi? Makanya, pecahlah aksi demonstrasi di berbagai titik di Indonesia, salah satunya dikenang sebagai Tragedi Trisakti 1998.

Setelah mencapai puncak kelumpuhan politik nasional, akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh wakil presidennya, B.J. Habibie. Dari sinilah Era Reformasi dimulai. Udah nangkep kan, kenapa gue tadi tiba-tiba cerita tentang Orde Baru ke elo?

Di Era Reformasi ada beberapa hal yang di-highlight dan sebelumnya belum ada di Orde Baru, seperti keterbukaan pers, penindakan korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih demokratis.

Para Presiden dan Kebijakan Era Reformasi

Nah, balik lagi ke presiden pertama di Era Reformasi, kita punya B.J. Habibie. Apakah beliau juga menjabat dalam kurun waktu yang lama seperti Soeharto? Nope. Jadi, siapa aja presiden-presiden lainnya di era ini? Apa kebijakan-kebijakan yang telah mereka buat? Yuk, lanjutin baca artikelnya biar lo bisa jawab dua pertanyaan ini!

Sebelum masuk ke kebijakan-kebijakan yang dibuat pada periode pemerintahan presiden-presiden Era Reformasi, coba perhatikan mind map di atas untuk kenalan sama kebijakan umumnya dulu ya. Jadi kebijakan umum itu ada untuk 4 sektor yakni politik, ekonomi, hukum, dan sosial, dengan cabang-cabangnya sendiri.

Elo bisa nonton video penjelasannya dengan klik banner di bawah ini!

Sekarang, kita telaah kebijakan masing-masing presiden, yuk! Tapi, kalau elo masih penasaran sama gimana Orde Baru bisa dimulai, lo bisa cek artikel di bawah ini.

Baca Juga: Tujuan dan Isi Supersemar, Dimulainya Era Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Kebijakan B.J. Habibie

Setelah menggantikan Soeharto, kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie kebanyakan terfokus kepada politik di Indonesia. Habibie membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tahun 1998.

Beliau juga membuat kebijakan pembekuan bank karena waktu itu banyak bank yang buka tapi tidak berfungsi karena kekurangan nasabah. Selain itu, ada segelintir bank yang kurang bisa dipercaya dan bisa merugikan nasabah, maka dari itu pula lahirlah kebijakan tersebut.

Kebijakan pemisahan ABRI juga dilaksanakan pada tahun 1999, memisahkan TNI dengan Polri sesuai dengan tugasnya masing-masing, yakni TNI untuk bidang pertahanan dan Polri untuk bidang keamanan.

Terus, B.J. Habibie juga bikin pemilu pertama di tahun 1999. Waktu itu partai-partai politik yang ikutan pemilu rame lho, nggak kayak waktu Orde Baru, makanya dibilang lebih demokratis.

Ada juga kebijakan pencabutan Surat Izin untuk Pendirian Pers atau SIUPP sebagai upaya penyaringan pers. Jadi sama Habibie dilihat dulu, mana TV, koran, atau siaran radio yang bagus. Kalau dinilai kontennya kurang baik, maka SIUPPnya akan dicabut.

Kebijakan lainnya meliputi pembebasan tahanan politik dari masa pemerintahan Soeharto, pembentukan partai politik, dan pengusutan kasus KKN.

Tapi sayangnya, dalam masa pemerintahan Habibie, Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Mereka udah ditawari buat gabung sama Indonesia aja, tapi ternyata mereka lebih memilih untuk membentuk negaranya sendiri.

Gara-gara ini, Presiden B.J. Habibie akhirnya dipecat oleh MPR.

Kalau elo pengen dapetin penjelasan yang lebih rinci, Zenius udah ada video belajarnya di sini, lho!

Baca Juga: Penyebab dan Dampak Krisis Moneter 1998 – Materi Sejarah Kelas 12

Kebijakan Gus Dur

Kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Gus Dur ada apa aja, ya? Well, di masa tersebut, garis besar kebijakannya berkaitan dengan sosial politik.

Kebijakan yang pertama adalah pembubaran Departemen Penerangan yang komunikasinya adalah satu arah. Jadi dulu tuh departemen ini semacam menteri gitu lah, kalau sekarang kita menyebutnya, bertugas menyalurkan informasi ke rakyat. Udah, sampai situ aja. Gus Dur maunya kalau pemerintah memberi informasi ke rakyat, pemerintah juga seharusnya menerima informasi dari atau mengenai rakyatnya, jadi komunikasinya tuh dua arah.

Gus Dur juga menegaskan bahwa harus ada penghematan anggaran karena saat itu Rupiah lagi dalam kesulitan. Kemudian, ada penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk upaya mengurangi upaya Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ada pula kebijakan ramah Tionghoa. Apa itu? Awalnya waktu masa pemerintahan Soeharto, orang-orang Tionghoa diminta untuk nggak memperlihatkan identitasmereka entah melalui nama, budaya, atau agamanya. Waktu masa pemerintahan Gus Dur, kebijakan ini dihapuskan. Beliau disebut sebagai Bapak Pluralisme yang merangkul semua keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang beliau buat.

Tonton video tentang bagaimana Gus Dur memegang teguh nilai keberagaman di sini!

Gus Dur juga mengusulkan pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah Negara Republik Indonesia. Usulan beliau ini merupakan salah satu upaya mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, sekaligus sebagai langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau menggiatkan politik bebas aktif dengan melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Pernah suatu kali beliau tersandung dugaan kasus Bruneigate dan Buloggate yang bisa lo tonton penjelasannya di video ini.

Akhirnya, Gus Dur juga membentuk sebuah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang merupakan cikal bakal KPK, yang baru secara resmi dibentuk pada masa pemerintahan Megawati.

Gus Dur dipecat pada tahun 2001 karena berselisih dengan banyak lembaga termasuk DPR. Mereka bentrok karena Gus Dur dianggap melawan elit-elit yang punya kekuasaan gitu dalam pemerintahan, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan ekstrim seperti yang udah gue sebutin tadi.

Baca Juga: Latar Belakang Pemerintahan Masa Reformasi – Materi Sejarah Kelas 12

Kebijakan Megawati

Nah tadi kan sosial dan politik udah, ketika giliran Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kebijakan-kebijakan yang beliau buat dengan Kabinet Gotong Royong yang dibentuk pada 2001, berfokus pada sektor ekonomi.

Program kerja Megawati yang paling besar itu adalah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi KPK pada tahun 2002. Hal ini penting banget, soalnya dulu polisi, jasa, hakim itu pada korupsi semua, padahal seharusnya mereka yang bertugas “membersihkan” korupsi.

Megawati juga melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menjual aset negara. Yang dijual adalah Indosat pada tahun 2002 sebagai upaya untuk menutup utang luar negeri dari era Soeharto. Utangnya numpuk banget dan hasil dari utang itu nggak gitu keliatan, bahkan ada yang dikorupsi juga oleh keluarganya serta pihak-pihak yang lain. Sampai Megawati harus mengusahakan penundaan jatuh tempo utang Orde Baru, salah satunya adalah utang Paris Club.

Megawati melaksanakan persiapan pemilu langsung pada tahun 2003. Dulunya, presiden kan dipilih oleh MPR dari partai politik yang udah diseleksi sama DPR dan DPD. Tapi kebijakan pemilu yang dibuat oleh Megawati ini membuka pintu bagi rakyat untuk memilih langsung presidennya. Jadi nggak pasrah gitu aja dengan pilihan MPR.

Kebijakan berikutnya adalah pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004. Badan yang berfungsi untuk memulihkan perbankan ini dibubarkan karena setelah melalui krisis, bank-bank sudah dalam kondisi “pulih”.

Megawati juga mengakhiri kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) yang dulu diajak oleh Soeharto untuk membantu perekonomian Indonesia dengan beberapa syarat yang sebenarnya malah memberatkan rakyat, seperti pencabutan subsidi BBM. Berakhirnya kerjasama dengan IMF membebaskan rakyat dari kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka.

Pada tahun 2003-2004, terjadi Gerakan Aceh Merdeka, upaya Aceh melepaskan diri dari Indonesia. Gerakan pemberontakan ini diatasi oleh Megawati dengan darurat militer. Jadi sempat ada konflik bersenjata di Aceh, hingga akhirnya situasi mereda hingga seperti sekarang.

Tapi pada akhirnya, masa pemerintahan Megawati berakhir pada 2004 karena beliau kalah dalam pemilu yang telah disiapkan sendiri olehnya sebagai bagian dari kebijakan yang tadi udah gue sebutin.

Elo bisa nonton video tentang era pemerintahan Megawati di sini, ya, ada penjabaran yang jauh lebih lengkap lagi, lho!

Kebijakan SBY

Kita sampai ke masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, nih! Dalam dua periode pemerintahannya bersama dengan Kabinet Indonesia Bersatu, kebijakan-kebijakan yang beliau buat itu mostly berkaitan sama pendidikan.

Beliau menyiapkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN pada tahun 2008. Misalnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin untuk mengatasi biaya subsidi BBM yang dicabut. Ada juga BOP dan BOS yang akan gue bahas lagi nanti.

SBY juga mengadakan konversi minyak tanah ke gas pada 2006 karena penggunaan minyak tanah dinilai lebih boros. Makanya sekarang pake tabung gas aja buat mengurangi subsidi BBM.

Ada juga program pariwisata “Visit Indonesia” yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan. Jadi potensi wisata Indonesia tuh ditingkatkan. Di media-media ditunjukkan kalau Indonesia juga punya segudang tempat wisata yang indah untuk menonjolkan kelebihan negara kita di sektor pariwisata.

Balik lagi,  Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) merupakan bagian dari anggaran 20% tadi untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia karena sudah jadi hak mereka untuk menerima pendidikan.

Nonton video ini yuk buat kenalan lebih jauh dengan SBY dan kebijakan-kebijakannya!

Penutup

Oke deh, elo baru aja selesai mempelajari kebijakan-kebijakan dari para presiden yang memimpin pada era reformasi. Ada satu lagi presiden era reformasi yang masih menjabat hingga sekarang, lo. Yup, Presiden Joko Widodo!

Karena belum dibahas di artikel ini, gue mau nanya, nih. Kalau elo perhatiin, kira-kira kebijakan apa aja sih, yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi selama masa pemerintahannya? Coba bagi jawaban elo di kolom komentar, ya!

Sekian untuk artikel ini, sampai ketemu di tulisan gue lainnya!