Kebijakan Masa Pemerintahan Gus Dur pada Masa Reformasi

Kebijakan Pemerintahan Gus Dur

Hai, Sobat Zenius! Sampai mana nih, persiapan UTBK elo? Udah siap belum buat ngadepin UTBK? Oke deh, buat bantuin elo belajar, kali ini gue mau ngajakin elo buat bahas tentang kebijakan pada masa reformasi, khususnya adalah kebijakan masa pemerintahan Gus Dur. 

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden Indonesia yang ke-4 memang terbilang singkat ya, dari 20 oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, atau 21 bulan. Meskipun singkat, pada masa pemerintahannya, Gus Dur telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. 

Apa aja sih kebijakan pemerintahan Gus Dur saat itu? Yuk, simak terus artikel ini, ya!

Baca Juga: Penyebab dan Dampak Krisis Moneter 1998 

Alt: Kebijakan pemerintahan Gus Dur
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Indonesia Tahun 1999-2001 (Dok. Wikimedia Commons)

 

Kebijakan Politik Pemerintahan Gus Dur

  • Pembubaran Departemen Penerangan 

Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah. Satu arah ini maksudnya adalah, pada masa itu Departemen Penerangan mengatur pers hanya menyalurkan informasi kepada rakyat dengan pengawasan ketat Departemen Penerangan.

Bahkan, Departemen Penerangan mengeluarkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang merupakan faktor penghambat kebebasan pers pada masa orde baru. Perusahaan pers pada masa orde baru dituntut sejalan dengan kebijakan pemerintahan orde baru.

Dengan begitu, informasi yang dikeluarkan oleh pers, hanya informasi yang ingin diberikan kepada rakyat pada masa orde baru tersebut.  Padahal harusnya nih, pemerintah juga harus menerima informasi dari rakyat, sehingga tercipta komunikasi dua arah. Harusnya, dengan adanya komunikasi dua arah rakyat dapat juga menyalurkan pendapatnya untuk diketahui oleh pemerintah. 

Nah, karena permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan, dengan harapan kebebasan pers akan menjadi lebih terjamin. 

Pembubaran Departemen Penerangan ini tentu memicu reaksi yang beragam. Ada yang menyambut dengan baik, dan ada yang protes, nih. Salah satunya, tentunya protes dari para pegawai Departemen Penerangan. Mereka melakukan protes dengan berdemo di depan Istana Negara. 

Beberapa perwakilan mereka pun diterima sama Presiden Gus Dur, tapi keputusan Gus Dur udah bulat, di mana Gus Dur tetap membubarkan Departemen Penerangan karena keberadaan Departemen Penerangan saat  itu nggak lebih hanya membuat masyarakat terus berhadapan dengan pemerintah yang ingin mengatur informasi.

Nah, gimana nih menurut elo? Elo termasuk tim yang dukung kebijakan ini atau tim menolak? Coba deh share jawaban elo di kolom komentar ya!

  • Penggantian Nama Irian Jaya Menjadi Papua
Alt : Kebijakan Pemerintahan Gus Dur (Kebijakan)
Penggantian Nama Irian Jaya Menjadi Papua Merupakan Kebijakan Gus Dur (Dok. Pixabay)

Presiden Gus Dur mungkin merupakan sosok presiden Indonesia yang membekas bagi rakyat Papua. Hal ini karena pada masa kepemimpinannya, Gus Dur berupaya dalam mengembalikan harkat dan martabat warga Papua. Kok bisa? Gimana ya, caranya?

Jadi gini guys, nggak lama setelah Gus Dur diangkat sebagai Presiden Indonesia, ia kemudian berkunjung ke Papua yang pada saat itu masih bernama Irian Jaya. Pada saat itu Gus Dur menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat Irian Jaya secara langsung untuk mendengarkan suara mereka. 

Hal tersebut merupakan salah satu upaya Gus Dur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat Irian Jaya. Dialog tersebut berjalan baik dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat Irian Jaya untuk berpendapat. Nah, setelah masyarakat Irian Jaya menyampaikan pendapatnya, tentunya Gus Dur memberi tanggapan. 

Salah satu tanggapannya adalah Gus Dur mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengubah 

nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubah nama Papua adalah karena nama Irian dirasa kurang cocok, karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti.  

Kepedulian yang ditunjukkan oleh Presiden Gus Dur ini merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua.   

  • Pengusulan Pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 

Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatalan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966. Yaitu, tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia, Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi.

  • Kebijakan Ramah Tionghoa
Alt: Kebijakan Pemerintahan Gus Dur
Kebijakan Ramah Tionghoa Oleh Gus Dur (Dok. Pixabay)

Presiden Gus Dur juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Kira-kira elo tahu nggak, kenapa? Ini ada kaitannya lho dengan hari libur nasional kita. Siapa sih yang nggak suka hari libur? 

Nah, Presiden Gus Dur ini dikenal sebagai Bapak Pluralisme karena Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden No.6/2000 yang isinya adalah untuk mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang dikeluarkan pada saat pemerintah Soeharto. 

Apa sih isi Inpres No.14/1967, kok sampai dicabut sama Gus Dur? Nah, isi Inpres No.14/1967 adalah tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Salah satu contohnya pada zaman Pak Harto, nama orang yang berbau Tionghoa pun dilarang, jadi mereka harus punya nama Indonesia kalau mau hidup di Indonesia.  

Nah, setelah adanya Perpres yang dikeluarkan Gus Dur, otomatis masyarakat etnis Tionghoa bisa mendapatkan hak kembali untuk bisa melakukan budaya tradisional mereka. Apa hubungannya sama hari libur nasional yang gue singgung tadi? Jadi, pada saat itu Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini merupakan kebijakan pluralisme Gus Dur sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Oke deh, itu tadi beberapa kebijakan politik Gus Dur pada masa kepemimpinannya. Gimana, udah mulai tercerahkan belum? Elo juga bisa denger penjelasannya dari tutor kece Zenius, dengan klik banner di bawah ini ya!

sejarah zenius

Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Gus Dur

Setelah ngomongin kebijakan politik pada masa pemerintahan Gus Dur, sekarang kita ke kebijakan ekonomi Gus Dur pada masa reformasi. Apa aja ya kebijakan ekonomi Gus Dur pada masa kepemimpinannya? Yuk, simak terus, ya!

  • Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Pada masa kepemimpinan Gus Dur, dampak dari krisis moneter tahun 1998 ini masih bisa dirasakan. Nah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

Apa aja sih tugas Dewan Ekonomi Nasional? Tugas Dewan Ekonomi Nasional, antara lain: 

  1. mengkaji masalah‑masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lanjutnya.
  2. menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden.
  3. melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Apakah usaha tersebut berhasil? Yap, ternyata cukup berhasil, kok. Kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur ini ternyata membuat kondisi perekonomian di Indonesia lebih stabil.

Sayangnya, pada saat itu Gus Dur dianggap terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang menimbulkan kontroversi. Sehingga ia akhirnya ia dipecat pada tahun 2001 karena berselisih dengan banyak lembaga termasuk DPR.

Gimana nih menurut elo, apakah pemecatan Gus Dur dari kursi presiden adalah sesuatu yang bijaksana?

Baca Juga: Latar Belakang Pemerintahan Masa Reformasi

Contoh Soal dan Pembahasan Kebijakan Pemerintahan Gus Dur

Wah, nggak kerasa nih kita udah mau di penghujung artikel. Nah, supaya pemahaman elo akan materi ini makin mantep, gue ada contoh soal yang wajib banget elo simak.

Lembaga yang dibubarkan era Abdurrahman Wahid adalah ….

A. Dewan Nasional

B. Departemen Penerangan

C. Kementerian Perhubungan

D. Kementerian Pekerjaan Umum

E. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Jawab:

Di era pemerintahannya, Gus Dur melakukan reformasi birokrasi, yaitu dengan membubarkan Departemen Penerangan. Alasan Gus Dur membubarkan departemen tersebut adalah untuk mengurangi kendali negara dan memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam memperbaiki negeri. Sebab pada era Orde Baru, Departemen Penerangan menjadi alat negara untuk memperkokoh kekuasaan pemerintah.

Jawabannya adalah B. Departemen Penerangan.

Oke deh guys, itu tadi materi tentang kebijakan pemerintahan Gus Dur yang bisa gue bagiin ke elo kali ini. Jangan lupa ya, untuk persiapan UTBK elo perlu latihan soal nih! Nah, tenang aja, Zenius punya banyak latihan soal try out yang bisa elo akses di sini ya!

See you! 

Baca Juga: Daftar Presiden Era Reformasi dan Kebijakannya

#KTTJ: Galau UTBK Ini Harus Diapain? – YouTube

Referensi: 

Video pembelajaran Kebijakan Era Gus Dur – Zenius

Bagikan Artikel Ini!