APBN dan APBD

Apa Perbedaan APBN dan APBD? – Materi Ekonomi Kelas 11

Saat mendengar istilah APBN dan APBD, apa hal pertama yang Bapak dan Ibu Guru pikirkan? Pengeluaran negara, pendapatan daerah, atau mungkin pajak? Ketiga hal ini memang tidak bisa lepas dari APBN yang merupakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara serta APBD yaitu kependekan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

Kalau mengingat peribahasa besar pasak daripada tiang, sebenarnya hal itu menggambarkan kondisi APBN Indonesia di lima tahun terakhir. Iya, betul banget kalau artinya pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan. Indonesia sendiri menggunakan kebijakan anggaran defisit di mana belanja negara lebih besar dari pada penerimaannya. Tentu saja kebijakan ini dilakukan dengan tujuan tertentu yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, dan mengatasi resesi. 

APBN
Kebijakan defisit yang diterapkan APBN Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

APBN dan APBD termasuk dalam materi Ekonomi kelas 11. Sebagian siswa mungkin merasa kesulitan saat mempelajari materi ini karena istilahnya hampir sama, serta tujuan dan fungsi keduanya yang tidak jauh berbeda. Di bawah ini, mari kita bahas bersama-sama tentang APBN dan APBD agar siswa Bapak dan Ibu Guru bisa lebih mudah memahami perbedaan keduanya.

Pengertian APBN dan APBD

Pertama, mari kita lihat perbedaan APBN dan APBD berdasarkan pengertiannya. APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk setiap kegiatannya. Selain itu, APBN juga berisi detail sumber penerimaan dana yang nantinya digunakan untuk melakukan berbagai program. Dengan kata lain, APBN adalah daftar rincian penerimaan dan belanja negara dalam waktu tertentu.

Contoh sederhana tentang APBN adalah perencanaan kegiatan di sekolah. Untuk melakukan suatu kegiatan, seperti pensi, siswa yang bertugas sebagai panitia harus membuat proposal. Dalam proposal, berisi daftar acara yang akan dilakukan, besar anggaran, dari mana saja sumber penerimaan didapatkan dan berapa jumlah, serta pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan. Bentuk proposal kegiatan sekolah ini bisa Bapak dan Ibu Guru gunakan untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang apa itu APBN.

APBN dan APBD
APBN dan APBD dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara, APBD adalah daftar rincian dari penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, meliputi pemerintah provinsi sampai pemerintah kota atau kabupaten. Anggaran ini berisi gambaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah selama satu tahun yang akan datang.

Baca Juga: Mengenal Ilmu Ekonomi

Apa Tujuan Dibuatnya APBN dan APBD?

Perbedaan APBN dan APBD juga bisa dilihat dari tujuannya. Berisi tentang rincian pendapatan dan pengeluaran, APBN dibuat dengan tujuan sebagai pedoman penerimaan dan belanja negara, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi perubahan atau keluar dari kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu, APBN bertujuan sebagai transparansi dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui detail pengeluaran negara, dan program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah apa saja. Melalui APBN, arus uang yang dikelola oleh pemerintah bisa terlihat oleh masyarakat.

APBN juga dapat membantu mencapai tujuan fiskal. Penyusunan APBN disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara dan tujuan fiskal negara. 

Terakhir, APBN membantu menentukan prioritas belanja. Anggaran yang digunakan akan lebih jelas dan tidak akan dipakai untuk sesuatu yang kurang atau belum penting. Dengan begitu, uang negara akan lebih jelas peruntukannya.

Tidak jauh berbeda dari APBN, APBD memiliki tujuan dari fungsi yang hampir sama. Karena itulah, sebagian besar siswa Bapak dan Ibu Guru kesulitan untuk membedakan APBN dan APBD. 

APBD memiliki tujuan sebagai gambaran mengenai sumber-sumber penerimaan yang berfokus pada pemerintah daerah, menentukan prioritas pengeluaran, panduan pengeluaran uang atau belanja, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Selain tujuan, berikut ini mari kita lihat perbedaan APBN dan APBD dari segi fungsinya yang sebenarnya tidak terlalu jauh.

6 Fungsi APBN

Fungsi APBN terbagi ke dalam 6 jenis yaitu fungsi otorisasi, alokasi, distribusi, stabilisasi, perencanaan, dan pengawasan.

fungsi APBN
Fungsi-fungsi APBN.
  1. Fungsi Otorisasi
    Otoritas artinya pemberian kekuasaan. Dalam hal ini, seluruh hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara mengacu kepada APBN. 
  1. Fungsi Alokasi
    APBN mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana umum, di mana fungsi ini juga bisa mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Contohnya pembangunan jembatan membutuhkan tenaga kerja yang secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran. Seseorang yang awalnya tidak mempunyai penghasilan akhirnya bekerja, pendapatan nasional ikut bertambah, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, lalu akhirnya mendorong pembangunan ekonomi.
  1. Fungsi Distribusi
    APBN berfungsi untuk memberikan dana di luar kepentingan umum. Maksudnya, pengeluaran negara yang digunakan tidak akan dirasakan oleh semua pihak, melainkan hanya kelompok tertentu. Contohnya adalah dana subsidi listrik atau beasiswa pendidikan. Tidak semua orang bisa mendapatkan subsidi listrik karena penerimanya dilihat berdasarkan kondisi ekonomi, sementara penerima beasiswa bisa saja karena kemampuan dan prestasinya.
  1. Fungsi Stabilisasi
    Terdapat instrumen fiskal dalam APBN, sehingga penyusunannya pun tidak akan jauh dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut dapat menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara.
  1. Fungsi Perencanaan
    APBN berfungsi sebagai pedoman perencanaan kegiatan. Contohnya di tahun 2022 akan ada kegiatan apa saja, kemudian detail dan pelaksanaannya mengacu pada APBN. 
  1. Fungsi Pengawasan
    APBN berfungsi untuk menilai kegiatan pemerintah. Melalui APBN, masyarakat bisa mengawasi pemerintah dan mengetahui anggaran negara digunakan untuk kegiatan apa saja dan bagaimana realisasinya.

Fungsi APBD

Fungsi APBD juga hampir sama dengan APBN. Tentunya yang membedakan fungsinya adalah lingkup APBD yang berfokus pada pemerintahan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi yang menjadi pedoman dalam menentukan penerimaan dan pengeluaran daerah, fungsi alokasi yang menjadi acuan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat umum, fungsi distribusi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat, fungsi perencanaan yang menjadi pedoman dalam merencanakan pembangunan atau program kerja di daerah masing-masing, serta fungsi pengawasan sebagai pedoman masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

Sumber Pendapatan Negara dan Daerah

Sumber pendapatan antara APBN dan APBD tentunya berbeda. APBN berisi rincian sumber penerimaan atau pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Pajak terbaik ke dalam dua jenis yaitu pajak dalam negeri yang dipungut pemerintah pusat dan pajak perdagangan internasional yang berkaitan dengan ekspor impor.

sumber APBN dan APBD
Pajak menjadi sumber pendapatan negara paling besar. (Foto dari Freepik)

Selain pajak, negara juga mendapat pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti dari minyak dan gas, penerimaan negara dari Sumber Daya Alam (SDA), atau juga dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sumber pendapatan negara lainnya berasal dari hibah atau pemberian tanpa harus ada timbal balik. Biasanya, suatu negara mendapat hibah dari luar negeri yang bentuknya bermacam-macam seperti devisa, barang, jasa, atau surat berharga. Tujuan hibah sendiri adalah untung mendukung program pembangunan, penanggulangan bencana, atau bantuan kemanusiaan. Seperti saat Indonesia terjadi bencana alam, negara lain akan mengirimkan bantuan. Bantuan tersebut adalah hibah.

Sementara itu, sumber pendapatan daerah dibagi menjadi dua yaitu penerimaan asli daerah dan transfer pemerintah pusat. Penerimaan asli daerah adalah hasil jerih payah pemerintah daerahnya sendiri seperti pajak daerah (kendaraan, balik nama, restoran, dan tontonan), retribusi (parkir, perizinan usaha atau bangunan), serta laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah daerah juga mendapatkan penerimaan dana dari transfer pemerintah pusat yang sebelumnya sudah disebutkan dalam pengeluaran negara. Sumber pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat antara lain Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Baca Juga: Ini Dia Cara Menghitung PPh 21 dengan Mudah

Belanja Negara dan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Selain sumber penerimaan, APBN juga berisi rincian pengeluaran yang dalam hal ini dikatakan sebagai belanja negara. Terdapat dua bentuk belanja negara dalam APBN yaitu belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa.

Belanja pemerintah pusat terbagi ke dalam beberapa kelompok. Berdasarkan organisasinya, belanja negara dilihat dari kementerian dan lembaga negara (K/L) atau non kementerian dan non lembaga negara (non K/L). Sementara berdasarkan fungsinya, belanja negara antara lain untuk penyelenggaraan program pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan sebagainya. Belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu belanja modal, barang, pegawai, bansos, atau subsidi. Saat ini, belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasinya lebih sering digunakan dalam penyusunan APBN.

Berbeda dengan belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa lebih difokuskan untuk menyalurkan dana ke pemerintahan daerah. Beberapa transfer ke daerah dan dana desa antara lain:

  • Dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan ke seluruh daerah dengan nominal yang berbeda disesuaikan kebutuhan daerahnya. Tujuannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Selain itu ada pula Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus atau prioritas daerah, dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu dana hasil pajak dan dana bagi hasil dari sumber daya alam.
  • Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk otonomi khusus dari pemerintah pusat ke daerah tertentu yang memenuhi kriteria seperti Aceh dan Papua, serta Dana Otonomi Keistimewaan yang diberikan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
  • Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan ke suatu daerah atas penghargaan atau pencapaian umum pemerintahan. Contohnya di tahun 2020 daerah Batam mendapatkan DID atas keberhasilannya menanggulangi pandemi COVID-19.
  • Dana Desa, yaitu dana yang diberikan kepada pemerintah desa melalui pemerintahan kota atau kabupaten. Tujuan diberikannya dana ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan desa.

Sekarang, mari kita bahas tentang pengeluaran daerah yang juga bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti belanja negara. Secara detail, pengeluaran daerah dibedakan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

APBD
Pemenuhan APD menjadi salah satu bentuk pengeluaran tak terduga pemerintah daerah selama pandemi. (Foto dari Freepik)

Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis belanja daerah antara lain:

  • Belanja rutin yaitu untuk upah pegawai, pemberian subsidi, pembelian barang, dan pembayaran utang.
  • Belanja tak terduga contohnya saat pandemi terjadi lonjakan pasien di Rumah Sakit sehingga kebutuhan akan fasilitas pasien pun meningkat. Pemerintah daerah akhirnya menggunakan anggaran tak terduga untuk pengadaan tempat tidur di Rumah Sakit, APD (Alat Pelindung Diri), dan obat-obatan.
  • Belanja pembangunan, contohnya untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
  • Transfer dana ke pemerintah kota atau kabupaten.
  • Dana cadangan.

Baca Juga: 5 Cara Menghitung Harga Jual dengan Mudah

Perbedaan APBN dan APBD

Dari penjelasan-penjelasan di atas, sudah cukup terlihat perbedaan antara APBN dan APBD. Secara sederhana, perbedaan keduanya bisa Bapak dan Ibu Guru gambarkan seperti silsilah dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak.

Dalam keluarga, ayah dan ibu secara tidak langsung membuat rincian anggaran. Mulai dari mencatat sumber dan besarnya pemasukan, serta untuk apa saja dana digunakan contohnya untuk biaya sekolah anak, keperluan harian rumah tangga, dan lain-lain.

Tidak hanya orang tua, anak juga memiliki rincian penerimaan dan belanja sendiri yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Misalnya, anak pertama sudah bekerja maka sumber pemasukan utamanya adalah dari gaji dan pemberian orang tua. Sementara anak kedua masih bersekolah sehingga sumber penerima nya hanya berasal dari orang tuanya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa sumber pendapatan keduanya sangat berbeda. Tidak hanya itu, kebutuhan atau pengeluaran keduanya juga pasti berbeda.

perbedaan APBN dan APBD
Ilustrasi silsilah pemerintahan Indonesia yang bisa digambarkan seperti silsilah sebuah keluarga.

Dilihat dari contoh kondisi keluarga di atas, bisa dikatakan rincian anggaran yang dibuat oleh orang tua adalah APBN sementara rincian anggaran dari anak adalah APBD. Dalam hal ini, orang tua berperan sebagai pemerintah pusat, di mana di bawahnya terdapat provinsi-provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Seperti halnya contoh kedua anak di atas, setiap provinsi juga memiliki sumber penerimaan dan kebutuhan yang berbeda-beda yang dirincikan dalam APBD.

Setiap pemerintah daerah diberikan hak untuk mengurusi masing-masing daerahnya melalui otonomi daerah. Hal ini dikarenakan hanya pemerintah daerahlah yang benar-benar mengetahui kebutuhan dari daerahnya, yang tentunya tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Dari gambaran keluarga di atas, sangat jelas kalau APBN atau rincian anggaran dari pemerintah pusat sifatnya lebih menyeluruh untuk kepentingan nasional. Sementara APBD bersifat spesifik, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Contoh Soal Tentang APBN dan APBD

Agar siswa bisa lebih mendalami materi APBN dan APBD, Bapak dan Ibu Guru bisa memberikan beberapa latihan soal lalu membahas jawabannya bersama-sama di kelas.

Soal 1

Pemberian subsidi internet selama pembelajaran jarak jauh dari pemerintah merupakan penerapan dari fungsi APBN…

Pembahasan

Ada enam fungsi APBN yaitu fungsi otorisasi, alokasi, distribusi, perencanaan, dan pengawasan. Subsidi termasuk dalam fungsi distribusi di mana APBN berfungsi untuk selain kepentingan umum, yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh sebagian kelompok namun tetap dibagikan secara adil.

Soal 2

Dana yang dialokasikan untuk memberikan penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tertentu merupakan pengertian dari…

Pembahasan

Kata kunci dari pertanyaan di atas adalah dana yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja. Dari sini, sudah jelas bahwa dana yang dimaksud adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah dana yang dialokasikan untuk daerah yang mencapai kinerja tertentu. 

***

Demikian pembahasan tentang APBN dan APBD yang ada pada materi Ekonomi kelas 11. Semoga artikel ini bisa membantu Bapak dan Ibu Guru dalam menjelaskan ke siswa. Oh iya, Bapak dan Ibu Guru juga bisa membagikan video materi ke siswa dengan lebih mudah melalui Zenius untuk Guru. Ada banyak fitur yang bisa mendukung proses belajar mengajar Bapak dan Ibu Guru mulai dari materi, latihan soal, sampai penilaian.

Sampai jumpa di artikel blog Zenius untuk Guru lainnya ya Bapak dan Ibu Guru!

Baca Juga Artikel Lainnya

Teknologi dalam Pembelajaran, Bagaimana Memanfaatkannya?

Masalah Ketimpangan Sosial di Masyarakat

Materi IPA Kelas 4: Rantai Makanan, Peristiwa Makan dan Dimakan

Bagikan Artikel Ini!