Hai, Sobat Zenius! Tahu nggak sih, Indonesia pernah beberapa kali menggunakan sistem demokrasi yang berbeda, loh. Salah satunya adalah Demokrasi Terpimpin. Sistem demokrasi ini memiliki satu ciri khas utama, yaitu seluruh kebijakan dan keputusan pemerintah berpusat pada satu pemimpin, Presiden Soekarno.
Sistem Demokrasi Terpimpin diterapkan sebagai pengganti dari sistem demokrasi sebelumnya, yaitu Demokrasi Liberal (Parlementer). Pada era itu, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik karena adanya pergantian kabinet yang terlalu sering sehingga program kerja pemerintah nggak bisa dijalankan secara optimal.
Akibatnya, banyak terjadi gerakan separatis di berbagai daerah karena merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Demokrasi Terpimpin diharapkan bisa memperbaiki kekacauan yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal.
Sistem Demokrasi Terpimpin mulai diterapkan sejak tahun 1959 sampai 1965. Selama periode itu berlangsung, terdapat satu gagasan yang sangat terkenal dan dijadikan sebagai ideologi penguat Pancasila. Gagasan tersebut adalah Manipol USDEK, yaitu sebuah manifesto politik yang dirancang langsung oleh Presiden Soekarno.
Nah, di artikel ini gue akan mengajak elo berpetualang kembali ke masa lalu untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan, seperti apa sebenarnya Manipol USDEK? Dan kenapa sih Presiden Soekarno pingin banget gagasannya itu dijadikan sebagai ideologi tambahan untuk Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, yuk langsung aja kita bahas!
Daftar Isi
Latar Belakang Munculnya Gagasan Manipol USDEK
Manipol USDEK muncul ketika Demokrasi Terpimpin sudah menjadi sistem demokrasi di Indonesia. Penggagasnya adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan utama dalam pemerintahan. Manipol USDEK diharapkan dapat menjadi kerangka berpikir yang menguatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Tapi, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Manipol USDEK, yuk kita bahas lebih dulu latar belakang munculnya gagasan ini!
Akhir Demokrasi Liberal
Seperti yang udah gue singgung di atas kalau pada masa Demokrasi Liberal terjadi ketidakstabilan politik yang mengakibatkan berbagai konflik pusat maupun daerah.
Melihat kesemrawutan yang terjadi di negaranya, Presiden Soekarno yang pada masa era Demokrasi Liberal hanya sebagai simbol negara, akhirnya turun tangan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hal ini dimulai dengan dibacakannya Pidato Presiden pada 28 – 30 Oktober 1956 (era Kabinet Burhanudin Harahap).
Baca juga:
Ciri-Ciri Demokrasi Liberal, Pemerintahan Dikepalai Perdana Menteri
Fyi guys, pidato tersebut menjadi salah satu alasan bubarnya dwitunggal (Soekarno-Hatta) yang ditandai dengan mundurnya Hatta dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Hal ini dikarenakan kedua tokoh tersebut memiliki pandangan politik yang sangat berbeda. Hatta percaya pada sistem demokrasi liberal, sementara Soekarno tidak.
Oleh karena itu, Hatta semakin kecewa setelah mendengar pidato presiden 1956 dan memutuskan untuk meninggalkan pemerintahan. Kalau elo mau tahu ceritanya lebih lengkap, ada di sini ya!
Baca Juga:
Mohammad Hatta: Bukan sekadar pendamping Bung Karno
Konsepsi Presiden 1957
Setelah kepergian Hatta, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah konsep atau gagasan pemikiran yang sering dikenal dengan Konsepsi Presiden pada 21 Februari 1957. Konsep ini memuat tentang penghapusan Demokrasi Liberal karena menurut Soekarno, sistem ini nggak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia mengusulkan diterapkannya Demokrasi Terpimpin, yaitu sistem pemerintahan yang ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Berdasarkan sila tersebut, pada Demokrasi Terpimpin segala urusan pemerintahan berpusat pada satu pemimpin (dalam hal ini adalah Presiden Soekarno). Sistem ini juga mendorong seluruh golongan sosial Indonesia, yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM) untuk bekerja sama demi terciptanya musyawarah mufakat dan gotong royong. Tapi pada saat itu, Demokrasi Terpimpin nggak langsung diterapkan begitu saja setelah konsep ini dikemukakan.
Kabinet Djuanda: Kabinet Terakhir Demokrasi Parlementer
Selain itu, Konsepsi Presiden juga mengusulkan pembentukan Kabinet Djuanda (Kabinet Zaken) yang dirancang langsung oleh Presiden Soekarno. Ternyata, kabinet ini cukup efektif dalam menjalankan program-programnya. Salah satu keberhasilan dari kabinet ini adalah adanya Deklarasi Djuanda.
Meskipun kepemimpinan Djuanda menuai cukup banyak prestasi, tapi ternyata nggak cukup untuk memperbaiki keadaan pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang sudah sangat tidak stabil.
Puncaknya terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan Tragedi Cikini 1957. Peristiwa ini merupakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Saat itu, Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun Perguruan Cikini ke-15. Percobaan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan granat tangan.
Hal ini menimbulkan banyak korban yang didominasi oleh anak-anak sekolah. Dalang di balik peristiwa tersebut adalah anggota pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yaitu Jusuf Ismail. Percobaan pembunuhan ini merupakan salah satu contoh pemberontakan terhadap pemerintah akibat kinerja yang dihasilkan tidak cukup memuaskan.
Selain itu, Presiden Soekarno udah terlalu kecewa dengan Dewan Konstituante perihal penyusunan UUD baru yang nggak selesai-selesai. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menekankan untuk kembali pada UUD 1945 yang ia perintahkan melalui Dekrit Presiden 1959.
Dekrit Presiden 1959
Pada akhirnya dengan segala pertimbangan, Presiden Soekarno pun memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memiliki tiga poin utama, yaitu:
- Pembubaran Konstituante
- Kembali ke UUD 1945
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Nah, keluarnya dekrit ini menandakan berakhirnya demokrasi liberal dan pemerintahan Indonesia pun beralih ke demokrasi terpimpin. Kemudian, ketika seluruh poin dekrit sudah dilaksanakan, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah gagasan untuk ideologi tambahan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Manipol USDEK. Apa itu? Simak penjelasan di bawah ini, ya!
Baca Juga:
Daftar Kabinet Indonesia dari Soekarno Sampai Jokowi
Apa Sebenarnya Manipol USDEK?
Pada dasarnya, gagasan Manipol USDEK merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno atas Dekrit Presiden yang ia keluarkan. Gagasan tersebut, ia sampaikan dalam pidatonya pada saat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 1959. Pidato ini berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.
Dalam pidato tersebut, di hadapan para Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) serta seluruh masyarakat Indonesia, Presiden Soekarno dengan lantang menyatakan Manipol USDEK sebagai ideologi yang menguatkan Pancasila.
Manipol USDEK sendiri merupakan kepanjangan dari Manifesto Politik yang memiliki lima inti sari, yaitu:
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai induk dari segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada dasarnya, ada empat hal penting yang mengatur UUD 1945, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
Sosialisme Indonesia
Sosialisme Indonesia merupakan sebuah konsep yang menegaskan bahwa suatu negara wajib memiliki dasar yang kuat dengan mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, mengedepankan budaya dan berdaulat dalam berpolitik. Hal ini bertujuan agar kehidupan masyarakat menjadi makmur, sejahtera dan berbudaya.
Demokrasi Terpimpin
Seperti yang udah gue singgung di atas, pada demokrasi terpimpin pusat pemerintahan berada pada pimpinan negara, yaitu Presiden Soekarno.
Ekonomi Terpimpin
Berkaitan dengan sistem demokrasi terpimpin, sistem ekonomi terpimpin dalam keputusannya juga dipegang oleh pemerintah pusat. Contohnya, pemerintah pusat berhak menentukan barang dan jasa yang boleh dan nggak boleh diproduksi di Indonesia.
Kepribadian Bangsa Indonesia
Kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila.
Melalui konsep ini, Presiden Soekarno juga menyampaikan bahwa sejak awal bangsa Indonesia memang membutuhkan kerangka berpikir dalam mensukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, diharapkan Manipol USDEK bisa menjadi kerangka tersebut.
Baca Juga:
Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia (Orde Lama-Reformasi)
Tujuan Manipol USDEK
Setelah gagasan Manipol USDEK disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, DPAS mengusulkan ke pemerintah agar konsep ini dijadikan sebuah ketetapan. Selanjutnya, MPRS menetapkan Manipol USDEK sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara) melalui Tap MPRS No.1/1960.
Lalu, apa sebenarnya tujuan dari Manipol USDEK?
Kalau elo perhatiin penjelasan di atas, konsep Manipol USDEK ini sebenarnya memiliki makna yang menjunjung tinggi nilai gotong-royong dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Nah, oleh karena itu Manipol USDEK bertujuan untuk memperbaiki keadaan Indonesia pasca demokrasi liberal. Seperti yang udah gue singgung di atas, pada masa ini banyak partai politik yang saling menjatuhkan dan berebut kekuasaan sehingga terjadi gonta-ganti kabinet. Makanya banyak banget nih masyarakat Indonesia yang mendukung gagasan Manipol USDEK. Harapannya nggak ada lagi deh yang menempatkan kepentingan partai (golongan) di atas kepentingan nasional.
Selain itu, Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa gagasan Manipol USDEK merupakan upaya melawan kekuatan neokolonialis, kolonialis dan imperialis (Nekolim).
- Neokolonialis, yaitu penyebaran aktivitas sosial, ekonomi dan politik oleh mantan penguasa kolonial untuk memperkuat kapitalisme, globalisasi neoliberal, dan penaklukan budaya bekas jajahan mereka. Tujuannya untuk memastikan bahwa koloni yang baru merdeka tetap bergantung pada mereka (mantan penguasa kolonial).
- Kolonialis, yaitu penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.
- Imperialis, yaitu sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.
Contoh Soal
Contoh Soal 1
Gagasan Manipol USDEK dikemukakan Presiden Soekarno melalui pidatonya yang berjudul ….
- Tahun Tantangan
- Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah
- Penemuan Kembali Revolusi Kita
- Harapan dan Kenyataan
- Genta Suara Revolusi Indonesia
Pembahasan:
Manipol USDEK merupakan sebuah gagasan politik yang digagas oleh Presiden Soekarno yang dijadikan sebagai ideologi atau landasan dasar dalam bernegara. Gagasan Manipol USDEK ini disampaikan oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959.
Inti dari pidato tersebut adalah Indonesia harus mengikis unsur-unsur Kolonialisme dalam bentuk apapun demi terwujudnya Indonesia sebagai bangsa yang maju.
Jawaban: C. Penemuan Kembali Revolusi Kita
Contoh Soal 2
Singkatan “USDEK” dalam gagasan Manipol USDEK Presiden Soekarno terdiri dari beberapa gagasan, kecuali ….
- UUD 1945
- Sosialisme
- Demokrasi Terpimpin
- Ekonomi Terpimpin
- Komunisme
Pembahasan:
Manipol USDEK yang merupakan sebuah ideologi di era Demokrasi Terpimpin adalah singkatan dari Manifesto Politik yang memiliki empat poin:
Undang-Undang Dasar 1945
Demokrasi Terpimpin
Ekonomi Terpimpin
Kepribadian Indonesia
Jawaban: E. Komunisme
Penutup
Demikian pembahasan gue mengenai Manipol USDEK. Sobat Zenius, elo bisa belajar materi ini melalui video pembelajaran, loh. Klik banner di bawah ini dan jangan lupa log-in untuk bisa nonton video-video dan akses kumpulan soalnya, ya!
Selain itu, Sobat Zenius juga bisa, lho, belajar mata pelajaran lainnya melalui video pembelajaran lewat paket belajar Aktiva Sekolah dari Zenius. Dengan paket belajar ini, elo berkesempatan ikut try out sekolah, sesi live class, serta mendapat akses rekaman dari live class tadi. Klik banner ini untuk informasi lebih lanjut, ya!
Leave a Comment