Ribuan Tahun Berbentuk Kekaisaran, Bagaimana Tiongkok menjadi Negara Komunis?

Ribuan tahun Tiongkok berbentuk kekaisaran, kok sekarang malah berubah menjadi negara komunis? Artikel ini menceritakan bagaimana Partai Komunis Tiongkok bisa meraih kekuasaan dan bagaimana komunisme mempengaruhi berbagai sendi kehidupan rakyat Republik Rakyat Tiongkok.

Halo, ketemu lagi sama gw Marcel di blog Zenius. Kali ini, lagi-lagi gw mau berbagi cerita sejarah yang seru banget, yaitu tentang peralihan bentuk salah satu peradaban tertua dan terbesar dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Tiongkok. Kita semua tahu bahwa selama ribuan tahun Tiongkok membangun peradabannya dalam bentuk kekaisaran. Sejak lebih dari 4000 tahun yang lalu, dinasti kekaisaran Tiongkok jatuh bangun silih berganti nama. Sampai akhirnya di awal abad ke-20, masa kekaisaran Tiongkok ditutup dengan Dinasti Qing sebagai dinasti terakhir dengan Kaisar Pu Yi sebagai kaisar terakhir.

Sampai hari ini, kita mengenal Tiongkok bukan lagi berbentuk kekaisaran, melainkan sebagai negara republik yang dijalankan oleh Partai Komunis Tiongkok. Wah, emang gimana ceritanya tuh peradaban Tiongkok yang tadinya berformat kekaisaran bisa berubah dalam waktu singkat menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh partai Komunis?

Nah, di artikel ini gw mau ceritain sejarah peristiwa tersebut. Pastinya, ada banyak rangkaian peristiwa yang memicu proses peralihan ini terjadi. Tapi sebelum gua masuk ke cerita utama, gw mau bahas sedikit tentang pengertian komunisme dan persebarannya secara umum di awal abad ke-20.

Shih Huang Ti atau Qin Shi Huang, kaisar pertama yang mempersatukan Tiongkok. Silakan lihat timeline Kekaisaran Tiongkok di link ini 

Pengertian Komunisme

Sebelum mulai, gw mau memastikan dulu kalo lo mengerti tentang komunisme yang gw ceritakan di sini. Soalnya, ada banyak kesalahpahaman di Indonesia yang mengira komunisme adalah ideologi anti-Pancasila atau ideologi anti-agama, padahal bukan itu pengertian dari komunisme.

Intinya, komunisme adalah sebuah paham yang dirumuskan oleh Karl Marx & Friedrich Engels sebagai bentuk perlawanan kaum pekerja terhadap kepemilikan privat atas alat-alat produksi. Gerakan sosial ini dilatarbelakangi oleh maraknya industrialisasi sejak Revolusi Industri di Eropa pada abad ke-19 yang dianggap sebagai bentuk penindasan/eksploitasi bagi kaum pekerja. Dari mulai jam kerja yang tidak manusiawi, upah yang sangat murah, tidak adanya standar keamanan kerja, serta berbagai pemerasan yang dilakukan oleh tuan tanah, rentenir, dan cukong-cukong terhadap para pekerja lapangan (buruh, nelayan, petani, dll).

Karl Marx & Friedrich Engels | pencetus gagasan komunisme

Menurut Marx, komunisme harus diperjuangkan dengan cara merebut alat-alat produksi. Kaum pekerja akan mengambil alih alat-alat produksi dari para pemilik modal (kaum kapitalis) dan menggunakan alat-alat tersebut untuk kesejahteraan bersama. Dalam impian utopia komunisme, tidak ada lagi para pemilik modal, tidak ada pemilik alat produksi, tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada tuan tanah, tidak ada pengusaha, tidak ada perdagangan, tidak ada konsep uang, tidak ada pasar, tidak ada negara. Semua orang akan mengerjakan apa yang mereka inginkan, serta saling memenuhi kebutuhan satu sama lain secara sukarela. Itulah impian utopis dari komunisme yang dimimpikan oleh Marx.

Fase menuju komunisme (tanpa negara), melalui tahap sosialisme (masih ada negara)

Kendati dalam mimpi besar komunis itu tidak ada konsep negara, perjuangan untuk mencapai itu diperlukan sebuah “fase perantara”, yaitu fase sosialisme (perhatikan bagan di atas). Fase sosialisme adalah fase saat kaum pekerja masih mengenal konsep negara dan pemerintah. Peran pemerintah dalam fase sosialisme ini berperan sebagai representasi dari kaum pekerja yang telah mengambil alih alat-alat produksi dari para pemilik modal (kaum kapitalis) dan mengatur segala bentuk perputaran ekonomi. Dalam fase sosialisme (yang kelak tujuannya menjadi komunisme tanpa negara), segala bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab tunggal dari pemerintah pusat. Maka dari itulah kita mengenal “negara komunis” (sebetulnya lebih tepat disebut negara sosialisme) seperti Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, Korea Utara, dll.

 

Latar Belakang Perkembangan Komunisme di Dunia

Pada awalnya, cuma ada satu “negara komunis” di dunia, yaitu Uni Soviet, yang terbentuk sejak Revolusi Oktober tahun 1917. Awalnya, paham komunisme ini dinilai banyak negara lain sebagai biang kerok pemicu pemberontakan terhadap pihak otoritas. Maka dari itulah, paham komunisme ini dikucilkan oleh negara-negara lain, negara Uni Soviet pun ikut dikucilkan. Namun peristiwa Perang Dunia II memaksa seluruh dunia untuk berutang budi kepada Uni Soviet yang berhaluan komunis. Dalam Perang Dunia II, Uni Soviet yang berada di pihak sekutu, telah berjasa sangat besar dalam memenangkan perang sekaligus memberantas tentara Nazi Jerman yang menebar teror ke seluruh penjuru Eropa dengan ideologi fasisme.

Ketika Uni Soviet memenangkan Perang Dunia II bersama dengan Inggris dan Amerika Serikat, paham komunisme menjadi salah satu “pemenang Perang Dunia II”. Kemenangan ini bukan cuma memberikan kesempatan pada Uni Soviet untuk memperluas pengaruhnya, tapi juga memberikan nama dan gengsi pada paham komunisme. Berkat kemenangan pihak sekutu (AS, Soviet, Inggris, dkk) pada Perang Dunia II, paham komunisme bisa menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya, menyebar ke Tiongkok.

Peta negara-negara yang pernah menerapkan ideologi Marxisme

 

Tiongkok Paska-Kekaisaran

Pada artikel sebelumnya, gw udah mengupas bagaimana Dinasti Qing yang berasal dari Manchuria akhirnya runtuh. Lo bisa baca artikelnya di sini >> Kisah Runtuhnya Dinasti Terakhir Kekaisaran Tiongkok

Di situ, gw menjelaskan secara detil bagaimana akhirnya Kekaisaran Tiongkok runtuh dan beralih menggunakan sistem Republik pada 1912. Perubahan dramatis ini disertai harapan tinggi, harapan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan perang saudara yang menyebabkan runtuhnya Dinasti Qing akan berakhir dengan menjadi Republik Tiongkok (Republic of China).

Revolusi Xinhai yang menjadi salah satu faktor runtuhnya Kekaisaran Tiongkok sayangnya tidak langsung membawa kestabilan dan perdamaian. Pasca-runtuhnya kekaisaran, situasi di tanah Tiongkok masih kacau-balau. Terjadi perang saudara di berbagai daerah yang bertubi-tubi demi memperebutkan kekuasaan atas tanah Tiongkok. Semua perang tersebut membuat jutaan rakyat Tiongkok hidup menderita dan saling bunuh antar kelompok masyarakat.

 

Guomindang dan Gongchandang

Dari sekian banyak kekuatan yang ada di Tiongkok kala itu, ada dua poros kekuatan besar yang bermimpi membuat Tiongkok bersatu, damai, makmur, dan jaya. Dua poros kekuatan ini adalah Guomindang (baca: Kuomintang) sebagai Partai Nasionalis dan Gongchandang (baca: Kungchantang) sebagai Partai Komunis.

Guomindang adalah gerakan politik nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat-sen di akhir Dinasti Qing. Sosok Sun ini begitu dihormati oleh masyarakat Tionghoa di berbagai pelosok, sampai-sampai Sun yang diangkat menjadi presiden Republik Tiongkok ketika terjadi Pemberontakan Wuchang yang mengakhiri Dinasti Qing. Walaupun Sun Yat-sen berada di pihak Guomindang, beliau juga cukup dihormati oleh Partai Komunis. Saking berpengaruhnya sosok Sun Yat-sen, beliau masih dikenal sebagai Bapak Bangsa Tiongkok modern saat ini.

Kendati begitu dihormati oleh masyarakat Tionghoa, Sun menyadari bahwa pengaruh politik yang ia miliki hanya sebatas pada bidang akademis dan intelektual, bukan di bidang militer. Masalahnya, kondisi Tiongkok yang saat itu masih kacau dan terpecah-belah, membutuhkan peran militer sebagai pemersatu. Berdasarkan pertimbangan itu, Sun berbesar hati, dengan sukarela mundur dari jabatan presiden dan memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Shikai, seorang jenderal besar untuk menjadi presiden Republik Tiongkok. Tapi sayangnya Yuan Shikai hanya menjabat sebagai presiden selama 2 tahun (1914-1916) karena keburu meninggal. Pasca-meninggalnya Yuan Shikai, kondisi Tiongkok masih kacau karena perang saudara yang berlarut-larut.

dari kiri ke kanan: Sun yat-sen, Yuan Shi kai, Chiang kai sek

Sementara itu, pada Maret 1925, Sun Yat-sen wafat karena kanker. Otomatis, diperlukan sosok pengganti Sun Yat-sen sebagai pemimpin Guomindang (partai nasionalis). Akhirnya, tokoh yang terpilih adalah Chiang Kai Shek, seorang jenderal yang merupakan saudara ipar Sun Yat-sen yang pernah menyelamatkan nyawanya.

Berbeda dengan Sun Yat-sen yang bersikap netral dengan ideologi komunisme, Chiang adalah seorang anti-komunis. Chiang bersikeras komunisme hanya akan merusak budaya Tiongkok. Ia sangat menggebu-gebu ingin membasmi komunisme dari daratan Tiongkok. Hubungan harmonis antara dua poros kekuatan politik, Guomindang dan Gongchandang, yang dibangun Sun Yat Sen, akhirnya mulai retak ketika Chiang berkuasa.

 

Antara Melawan Komunisme atau Pendudukan Jepang?

Di bawah kepemimpinan Chiang, kelompok nasionalis Guomindang mengobarkan perang saudara melawan Gongchandang yang komunis. Seluruh kekuatan militernya dikerahkan untuk membantai orang-orang Tionghoa yang berpaham komunis. Akibat perang antara dua kelompok besar ini, ratusan ribu tentara yang menjaga daerah Timur Laut Tiongkok, yakni daerah Manchuria, terpaksa ditarik ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

Melihat ada area strategis yang minim penjagaan militer, para pemimpin militer Kekaisaran Jepang melihat kesempatan emas untuk menduduki daerah Manchuria. Akhirnya tahun 1931, tentara Jepang menduduki Manchuria yang saat itu relatif tidak dijaga oleh tentara Tiongkok.

Ironisnya, Chiang Kai Shek sendiri lebih mengutamakan untuk melawan komunisme daripada menghadang tentara Jepang. Menurut kata-kata Chiang[1]:

“Jepang itu seperti sakit kulit, Gongchandang itu seperti sakit jantung!”

Di dalam benak Chiang, bahaya penyerangan Jepang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya kaum komunis Gongchandang. Chiang terus mengerahkan pasukannya untuk mengepung dan membantai orang-orang komunis yang tersisa. Rencananya berjalan mulus. Akhirnya pada 10 Oktober 1928, Chiang Kai Shek diangkat menjadi presiden Republik Tiongkok selanjutnya. Setidaknya secara legal (de jure), Tiongkok berhasil disatukan oleh Guomindang.

Walaupun kalah di mana-mana, Gongchandang masih belum benar-benar mati. Sebaliknya, justru kelompok komunis Gongchandang yang berhasil menarik simpati rakyat. Sementara itu, Guomindang yang nasionalis malah dibenci oleh banyak lapisan masyarakat. Lho kenapa?

Coba bayangkan diri lo sebagai rakyat Tionghoa kala itu. Lo udah muak dengan perang yang membunuh begitu banyak saudara dan teman-teman lo. Lo udah enek dipermalukan oleh negara asing seperti Jepang. Sekarang lo dengar kalo pemerintah pusat yang dipimpin Guomindang malah fokus membantai saudara sebangsa dan setanahairnya sendiri, yaitu kaum komunis Gongchandang.

“Oi, kok lo malah ribut dengan sesama orang Tionghoa? Sono lawan Jepang!”

Tambah lagi, banyak pejabat dan jenderal Guomindang yang korupsi, memeras, menjarah, dan merampoki daerah-daerah lokal yang mereka pimpin. Makin-makin rakyat Tiongkok benci kaum nasionalis Guomindang yang dipimpin Chiang Kai Shek, hingga rakyat diam-diam menaruh simpati kepada kaum komunis Gongchandang yang dizalimi oleh pemerintah.

Dari sekian banyak pemimpin komunis Gongchandang, ada satu sosok yang semakin menonjol saat perang saudara ini, yaitu Mao Zedong (baca: Mao Tse Tung). Selama menjadi “korban” kekejaman Guomindang, Mao memerintahkan pasukannya untuk hanya menjarah harta milik orang kaya dan pejabat korup. Tindakan ala “Robinhood” ini semakin membuat rakyat kecil menaruh simpatik pada orang-orang komunis.

Mao Zedong | pemimpin gerakan komunisme di Tiongkok

Namun, sikap Chiang yang keras kepala akhirnya melunak pada Desember 1936. Setelah ditekan oleh berbagai pihak termasuk anak-anak buahnya sendiri, Chiang setuju melakukan gencatan senjata dengan Gongchandang untuk fokus menghadapi penyerangan Jepang. Sementara itu, pihak Gongchandang yang selama ini menjadi korban, masih berbesar hati untuk bersedia dipimpin Chiang dalam upaya perlawanan menghadapi Jepang.

Maka akhirnya, tahun 1937 perang melawan Jepang pun dikobarkan dan berlangsung lama hingga 8 tahun lamanya. Perang berkepanjangan ini berakhir setelah Uni Soviet membantu Tiongkok menyerbu Manchuria dan bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima-Nagasaki pada Agustus 1945. Jepang menyerah kalah dan Tiongkok menjadi salah satu negara yang terbebas dari “penjajahan Jepang” pada Perang Dunia II.

Silakan baca kronologi kekalahan Jepang pada Perang Dunia II di sini.

Chiang Kai Shek dan Mao Zedong berdamai untuk merayakan kemenangan atas penjajah Jepang. Sayangnya, kemesraan antara mereka berdua tak bertahan lama.

Mao Zedong dan Ching Kai Shek bersulang bersama merayakan kemenangan PD II

 

Komunisme Mengambil Alih Tiongkok

Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak orang mengharapkan Tiongkok bisa kembali bersatu, damai, dan mulai membangun negara. Namun rupanya Chiang masih menganggap komunisme itu adalah musuh negara yang harus diberantas. Tidak lama setelah perayaan kemenangan melawan Jepang, Guomindang kembali melakukan penyerangan kepada Gongchandang. Pihak komunis Gongchandang mengalami kekalahan besar di Sipingjie dekat kota Harbin, markas besar Gongchandang. Tinggal sedikit lagi, pihak komunis benar-benar habis dimusnahkan.

Ketika pihak komunis sudah nyaris kalah sepenuhnya, tidak disangka-sangka Jenderal George Marshall, Kepala Staff Angkatan Darat Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap peperangan ini. George memperingatkan Chiang agar segera menghentikan peperangan di Tiongkok. Alasannya sederhana, “Perang Dunia II baru saja berakhir, perdamaian di seluruh dunia baru akan dimulai. Lha, ini kok Tiongkok belum berhenti perang juga?

Misi Marshall di Republik Tiongkok adalah menghentikan perang sipil serta memberi bantuan dana untuk membangun kembali Tiongkok yang hancur lebur pasca-perang. Dengan intervensi Amerika ini, harapannya Tiongkok menjadi negara berhaluan nasionalis yang stabil, damai, dan menjadi sekutu Amerika Serikat dalam bidang ekonomi maupun militer. Akhirnya Chiang menuruti permintaan Marshall. Chiang menduga pihak komunis sudah terlalu lemah dan tidak sanggup memberi perlawanan berarti. Tapi Chiang sama sekali tak sadar bahwa kesempatan membasmi komunis baru saja hilang, justru karena intervensi Amerika Serikat.

Gencatan senjata ini dimanfaatkan pihak komunis untuk melakukan menghimpun kekuatan baru. Diam-diam Mao meminta bantuan dari Uni Soviet untuk mengirim pasokan senjata dan melatih tentaranya. Mao juga menggalang dukungan dari rakyat yang sudah terlanjur benci pemerintahan Guomindang yang terkenal korup dan main hakim sendiri.

Akibatnya, perang saudara kembali pecah. Kali ini, kaum komunis Gongchandang jauh lebih siap dengan persenjataan berat dari Uni Soviet dan dukungan rakyat Tionghoa secara luas sampai ke daerah-daerah. Perlahan-lahan pasukan komunis bisa mengepung pasukan pemerintah di kota-kota besar. Tahun 1948, tanah Manchuria berhasil direbut oleh Mao. Puncaknya di tahun 1949, pasukan Mao berhasil menyudutkan Chiang dan para petinggi Guomindang hingga terpaksa melarikan diri ke pulau Taiwan. Pada 21 September 1949, Mao memproklamasikan berdirinya negara baru sekaligus menjadikan dirinya sebagai presiden pertama. Sejak saat itu, tanah Tiongkok beralih kekuasaan dengan nama Republik Rakyat Tiongkok (People’s Republic of China) atau PRC dengan pemerintahan berada di bawah Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China) yang dipimpin oleh Mao Zedong sebagai presiden pertama.

Illustrasi Mao Zedong menjadi presiden pertama Republik Rakyat Tiongkok

Sedangkan Chiang memindahkan pemerintahan Republik Tiongkok ke Taiwan dengan nama resmi Republic of China atau ROC. Nah, jadi kalo ada yang menyebut “Republik Cina” itu maksudnya bukan negara Cina di mainland yang besar itu ya. Republic of China itu maksudnya Taiwan. Terus kalo negara Cina yang besar itu namanya apa? Namanya “Republik Rakyat Cina”. Jangan sampai terbalik ya!

Kembali lagi ke pihak pihak Guomindang yang sudah terdesak sampai ke Taiwan. Sebetulnya pihak komunis tinggal sedikit lagi menghabisi Guomindang yang terkepung di Taiwan. Namun, ternyata tidak semudah itu karena Taiwan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan sekutu. Lho, kenapa lagi?

 

Perang Ideologi di Benua Asia

Peralihan kekuasaan di tanah Tiongkok menjadi berhaluan komunis tentu mengejutkan banyak pihak, terutama Amerika Serikat yang tidak ingin banyak negara jatuh ke dalam ideologi komunisme. Bagi Amerika Serikat, jatuhnya banyak negara menjadi berhaluan komunis hanya akan membuat perdagangan ekonomi Amerika ke seluruh dunia menjadi semakin terhambat.

Oleh karena itu, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya bertekad untuk membela pihak manapun di wilayah Asia yang sedang berperang melawan pihak yang berhaluan komunis. Beberapa di antaranya adalah Taiwan yang sedang mempertahankan diri dari serangan komunis yang dipimpin Mao. Ada pula Korea Selatan yang sedang bertahan melawan gempuran Korea Utara di bawah pimpinan Kim Il Sung dengan bantuan dari Uni Soviet.

Perang ideologi ini semakin merembet ke Perang Vietnam, ketika Vietnam Utara yang berhaluan komunis dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok berperang melawan Vietnam Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.

 

Lompatan Jauh ke Depan (1958 – 1962)

Setelah tanah Tiongkok dikuasai oleh Mao Zedong dan partai Komunis, saatnya kaum komunis membangun impiannya menjadi masyarakat tanpa kelas sosial, tanpa ada kepemilikan pribadi, tidak ada perdagangan, dan semua orang sejahtera dengan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Gerakan pertama Mao adalah kampanye gerakan “Lompatan Jauh ke Depan” (Great Leap Forward).

Pada kenyataannya, impian manis itu jauh dari kenyataan. Periode kepemimpinan Mao adalah periode saat lebih dari 60 juta rakyat Tiongkok mati karena kelaparan, penyakit, atau dihukum mati oleh petugas partai Komunis. Terlepas dari karisma kepemimpinannya, Mao tidak pernah memiliki latar belakang pendidikan yang baik untuk memahami ekonomi, ketatanegaraan, dan ilmu pengetahuan secara umum. Dengan keterbatasan pengetahuan itu, banyak sekali kebijakan Mao yang menjadi bumerang tajam bagi kesejahteraan hidup rakyat Tionghoa.

Misalnya, Mao ingin menjadikan Tiongkok sebagai produsen baja nomor 1 di dunia untuk mengejar ketertinggalan industri Tiongkok. Seorang pemimpin yang terdidik, pastinya bisa memberikan perencanaan yang efektif. Misalnya, mengirim kaum terpelajar ke luar negeri untuk belajar setinggi-tingginya. Ketika mereka kembali, bangun universitas untuk menyalurkan ilmunya dan mencetak banyak insinyur dan ilmuwan. Atau bisa juga dengan mendatangkan para ahli baja dari luar negeri untuk melatih tenaga kerja dalam negeri.

Tapi bagaimana Mao mengambil kebijakan?

“Ah membuat tenaga ahli itu cara-cara kapitalis. Kita ini kan negara komunis yang besar dengan ratusan juta penduduk. Manfaatkan saja petani-petani kita.”

Dengan pemikiran yang sederhana, Mao memerintahkan agar banyak petani menjadi produsen baja dan melarang mereka menggarap pertanian. Pemerintah membantu dengan membangun tungku baja di sawah-sawah petani. Hah? Petani miskin yang gak punya pendidikan metalurgi, dikasih peralatan, lalu disuruh membuat baja? Bukan insinyur, bukan ilmuwan, bukan ahli baja, tapi petani!

Hasilnya bisa ditebak, baja buatan petani-petani ini terlalu gampang hancur, kayak kerupuk. Artinya, ribuan ton baja buatan mereka itu sampah tak berguna. Sawah yang tadinya memproduksi pangan, jadi malah tidak memproduksi apa-apa. Mao membuang begitu banyak sumber daya, baik sumber daya manusia, waktu, lahan, dan energi, terbuang percuma.

Kiri: Tungku-tungku kecil pembuatan baja yang dibuat di sawah-sawah petani Tiongkok di masa Lompatan Jauh ke Depan. Kanan: Tungku pembuatan baja normalnya berukuran besar dengan bahan yang lebih solid.

Sama seperti penerapan komunisme di Uni Soviet, lahan-lahan pertanian milik rakyat juga diambil alih oleh negara. Sama seperti di Uni Soviet, petani-petani yang masih menggarap pertanian wajib menyerahkan semua hasil panen mereka kepada negara. Sama seperti di Uni Soviet juga, kebijakan ini berujung pada menurunnya produktivitas, kemarahan dan perlawanan para petani. Sekali lagi, sama seperti di Uni Soviet, perlawanan petani ini berujung pada pembantaian kaum petani oleh pemerintah komunis.

Contoh lain kebijakan Mao yang berujung fatal adalah kampanye pembantaian burung. Hah, maksudnya apa kok burung dibantai? Menurut Mao, keberadaan burung itu hama yang mengancam produktivitas petani. Mao tidak punya pengetahuan sains dan lingkungan yang baik, bahwa justru keberadaan burung-burung itu adalah bagian dari rantai makanan yang memangsa belalang dan hama pertanian lainnya. Akhirnya terjadi pemusnahan burung-burung di berbagai daerah sampai jumlahnya menurun drastis. Bagi lo yang paham Ekologi atau Biologi Lingkungan pasti sudah bisa menebak hasilnya, hama serangga membanjiri ladang dan sawah di Tiongkok. Panen gagal total di berbagai penjuru daerah.

angka kelahiran dan kematian yang ekstrim terjadi di tahun 1958-1962 ketika Mao memberlakukan “Great Leap Forward”

Apa jadinya ketika banyak petani disuruh bikin baja, banyak petani dibantai, dan banyak petani gagal panen? Terjadi malapetaka bencana kelaparan di Tiongkok (Great Chinese Famine) yang sangat luar biasa mengerikan. Wabah kelaparan terjadi di mana-mana sampai-sampai kanibalisme jadi hal yang biasa. Selama periode 1958-1962, puluhan juta rakyat Tiongkok tewas. Angka persisnya tak ada yang tahu, mulai dari 23 juta (menurut Peng Xizhe) sampai 55 juta (menurut Yu Xiguang), dan masih banyak versi lain dari para akademisi.

Tentu saja tidak semua pihak pasrah dengan kebijakan Mao yang ngawur. Salah satunya adalah Jenderal besar Peng Dehuai yang merupakan salah satu pejabat Gongchandang paling senior.  Tapi protes-protes ini tidak didengarkan, persis seperti yang terjadi di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Stalin. Siapapun yang protes dengan kebijakan pusat akan dicap “penghianat revolusi komunis”. Sampai akhirnya Zhou Enlai dan beberapa pejabat lainnya mengintervensi kebijakan Mao dan memberlakukan kebijakan-kebijakan baru yang arahnya sedikit lebih baik untuk pembangunan dan ketatanegaraan. Namun, kerusakan sistem yang terjadi tidak mudah diperbaiki dalam waktu singkat.

 

Revolusi Budaya (1966 – 1976)

Bencana yang ditimbulkan oleh gerakan “Great Leap Forward” Mao Zedong masih berlanjut dengan upaya selanjutnya, yaitu revolusi budaya. Maksudnya apaan tuh revolusi budaya? Maksudnya, Mao Zedong ingin merombak total budaya orang Tionghoa yang masih kuat mengakar dalam tradisi-tradisi kekaisaran Tiongkok selama ribuan tahun. Dari mulai cara berbahasa, cara berdoa kepada leluhur, cara memasak, cara menghormati orang tua, dan segala macam bentuk tradisi Tionghoa lainnya.

Mao menyiapkan pembersihan besar-besaran. Sudah saatnya Tiongkok bebas dari “Empat Lama”, yaitu Adat Istiadat Lama, Budaya Lama, Kebiasaan Lama, dan Ide Lama. Saatnya Tiongkok menganut “Empat Baru”, yaitu Adat Istiadat Baru, Budaya Baru, Kebiasaan Baru, dan Ide Baru.

Petunjuk atas semua yang dianggap “Lama” dan “Baru” oleh Mao dituangkan pada sebuah buku berjudul, “Kutipan dari Ketua Mao Zedong (Quotations from Chairman Mao Tse-tung)”. Seperti ada peraturan tidak tertulis saat itu untuk rakyat Tiongkok memiliki, membaca, dan membawa Buku Merah Kecil ini ke mana-mana saat Revolusi Budaya berlangsung. Seperti biasa, yang tidak bawa buku ini, akan dicurigai sebagai pengkhianat revolusi komunis.

Tahun 1966, revolusi kebudayaan untuk memberantas Four olds dimulai. Semua tanda-tanda tradisi dan budaya lama dirusak dan dibinasakan. Makam tua, kuil tua, ornamen keagamaan, buku-buku yang memuat sejarah Tiongkok kuno, beladiri tradisional, pengobatan tradisional, pokoknya semua yang mengingatkan orang pada budaya Tiongkok lama, harus dihapuskan. Penghapusan budaya lama ini juga berimbas pada individu manusianya : guru sejarah, orang-orang lansia, dan kaum cendekiawan turut diludahi di depan umum, di-bully, dan dianiaya oleh para pemuda-pemuda komunis. Tidak jarang, revolusi budaya ini juga berujung pada pembunuhan orang-orang tertentu yang dianggap masih bandel dengan mengikuti budaya lama. Revolusi budaya ini mengakibatkan kematian 5-10 juta rakyat Tiongkok. Kampanye pengrusakan budaya ini dibarengi dengan kultus individu memuja-muja sosok Mao Zedong sebagai pemimpin tertinggi revolusi.

Revolusi Kebudayaan baru berakhir tahun 1976 dengan kematian Mao Zedong. Setelah Mao meninggal, terjadi peralihan kekuasan ke tangan Deng Xiaoping. Pada masa Deng Xiaoping inilah, para petinggi-petinggi partai Komunis lain mengubah total sistem negara. Lambat laun, sistem ekonomi Tiongkok tidak lagi betul-betul berhaluan komunisme yang melarang kepemilikan pribadi dan perdagangan. Tiongkok mulai membuka diri terhadap sistem ekonomi pasar bebas dan mengizinkan rakyatnya menjadi pengusaha.

Dalam waktu 30 tahun sejak Deng Xiaoping merubah tatanan negara Tiongkok, sekarang Tiongkok berubah drastis dari negara yang miskin, menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Walaupun sebetulnya secara konkret penerapan ekonomi Tiongkok sudah jauh menyimpang dari gagasan komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, secara praktis sampai dengan hari ini Republik Rakyat Tiongkok masih dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China).

Jadi apakah saat ini Tiongkok masih komunis? Jawabannya bisa iya dan juga tidak. Secara pemerintahan tentu saja Republik Rakyat Tiongkok masih dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok. Tapi dalam penerapan kebijakan ekonominya, negara Tiongkok sudah jauh menyimpang dari gagasan Karl Marx dan Engels tentang komunisme itu sendiri.

Demikianlah, artikel gw tentang bagaimana Tiongkok menjadi negara yang dipimpin oleh Partai Komunis. Semoga cerita sejarah ini bisa menjadi pelajaran sekaligus menambah wawasan lo semua. Sampai jumpa di artikel berikutnya!

 

Referensi
[1] The Cambridge History of China vol. 13 hal. 148
[2] Kejadian ini tersohor dengan nama “Insiden Xi’an”
Arthur Waldron “China Without Tears” disunting oleh Robert Crowley di buku What If  2 (Pan Books, London 2001)
Philp Jowett, China’s Wars: Rousing the Dragon 1894 – 1949 (Osprey Publishing: New York, 2013)
The Cambridge History of China volume 12, edited by John K. Fairbank (Cambridge University press: New York, 1983)
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution
https://www.ushmm.org/confront-genocide/speakers-and-events/all-speakers-and-events/genocide-and-mass-murder-in-the-twentieth-century-a-historical-perspective/the-chinese-case-was-it-genocide-or-poor-policy

 

CATATAN EDITOR

Kalo ada yang pengen ngobrol, diskusi, atau bertanya tentang topik sejarah secara luas, atau secara khusus ingin bertanya tentang runtuhnya Kekaisaran Tiongkok, silakan bertanya dan ngobrol langsung dengan Kak Marcel pada kolom komentar di bawah artikel ini.

Tertarik belajar dengan zenius.net? Kamu bisa pesan membership zenius.net di sini.