Hai, Sobat Zenius! Pada artikel kali ini, gue akan mengajak kalian berpetualang ke masa lalu untuk mempelajari sejarah Kabinet Wilopo, mulai dari latar belakang pembentukannya, tokoh-tokoh yang terlibat, program kerja yang dilakukan, sampai bubarnya kabinet ini. Tapi, sebelum membahas lebih dalam, yuk kita ulas kembali secara singkat seperti apa sistem pemerintahan Indonesia pada masa itu!

Daftar Isi

Gambaran Umum Demokrasi Liberal di Indonesia

bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah berlaku di indonesia — (Arsip Zenius)

Pasca kemerdekaan, sistem pemerintahan di Indonesia nggak langsung terbentuk dengan teratur seperti sekarang, loh. Seperti yang bisa elo lihat di gambar atas, negara kita mengalami banyak tantangan dengan mencoba berbagai bentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai dan budaya Pancasila, salah satunya adalah demokrasi liberal (1950 – 1959).

Era demokrasi liberal diawali dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat ini menjadi tonggak terbentuknya partai-partai politik dengan tujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Secara garis besar, isi maklumatnya seperti ini:

Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya satu partai.
Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur kekuatan perjuangan kita.
Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, memudahkan pemerintah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan (sebelumnya Republik Indonesia Serikat), UUD yang digunakan sebagai landasan hukum adalah UUD Sementara 1950. Sebenarnya, UUDS 1950 ini dibentuk hanya untuk mengisi kekosongan konstitusi, sambil menunggu konstituante membentuk konstitusi yang baru.

Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer. Di dalam sistem ini, terdapat kabinet yang disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu bisa dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Pada sistem ini, presiden hanya dijadikan sebagai lambang kesatuan aja.

Tujuh Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal — (Arsip Zenius)

Semangat Belajar Demokrasi di Indonesia

Selama demokrasi liberal berlangsung, seluruh masyarakat Indonesia dari latar belakang manapun memiliki kesempatan untuk berpolitik, makanya di era ini ada banyak banget partai, contohnya ada Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Nahdlatul Ulama, Masyumi, PSII, PKI, dan masih banyak lagi.

Selain itu, pemerintah bertindak sesuai dengan suara terbanyak di parlemen. Jadi, kalau ada kebijakan dari pemerintah yang kurang oke menurut masyarakat, maka parlemen selaku wakil rakyat bisa melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan mengakibatkan pergantian kabinet.

Suasana Pemilu Pertama di Indonesia pada 1950 — Suasana Pemilu Pertama 1955 (Arsip Zenius)

Nah, dari sini kita bisa tau kalau demokrasi parlementer ini sebenarnya merupakan gambaran dari semangat belajar demokrasi bangsa Indonesia. Contohnya, Indonesia bisa berhasil menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh seluruh partai politik pada tahun 1955.

Tapi, jatuh bangun kabinet yang terjadi hampir setiap tahun mengakibatkan program-program kabinet tersebut nggak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bayangin aja, dalam waktu sembilan tahun terdapat tujuh kabinet yang memegang pemerintahan secara bergantian.

Oleh karena itu, demokrasi parlementer dianggap kurang berhasil secara keseluruhan karena telah menyebabkan terganggunya stabilitas nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan.

Selanjutnya, gue akan membahas sejarah Kabinet Wilopo sebagai kabinet ketiga yang memimpin pemerintahan Indonesia saat demokrasi liberal. Yuk, simak terus!

Pembentukan Kabinet Wilopo

Dalam kurun waktu dua tahun setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sudah terdapat dua kabinet yang memimpin pemerintahan Indonesia, yaitu Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951) dan Kabinet Sukiman – Suwiryo (April 1951 – April 1952). Keduanya mengalami kegagalan dan mendapat mosi tidak percaya ketika menjalankan program kerjanya.

Kabinet Natsir (Masyumi) mendapat mosi tidak percaya dari PNI karena kabinet ini dianggap gagal dalam mengatasi masalah Irian Barat. Sedangkan, Kabinet Sukiman – Suwiryo (PNI – Masyumi) mengalami kejatuhan karena melakukan penandatanganan Mutual Act Security (MSA) dengan Amerika Serikat yang dianggap telah mencoreng prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas-aktif.

Maka dari itu, dibentuklah Kabinet Wilopo sebagai penggantinya pada tanggal 3 April 1952. Perdana menteri dari kabinet ini adalah Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI).

Wilopo, Perdana Menteri Kabinet Wilopo (Arsip Zenius)

Berkaca dari kejatuhan dua kabinet sebelumnya, Kabinet Wilopo berusaha untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalisir percekcokan yang kerap terjadi di antara partai-partai politik. Ya, bisa kacau balau kan kalau keseringan berantem?

Langkah pertama yang dilakukan oleh Kabinet Wilopo adalah merombak seluruh menteri di setiap bidang. Wilopo berusaha untuk menunjuk tokoh-tokoh ahli yang selaras dengan bidangnya. Contohnya, Sumanang yang sebelumnya berprofesi sebagai bankir ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan.

Hal ini membuat Kabinet Wilopo sering disebut sebagai Kabinet Zaken. Kabinet Zaken maksudnya para menteri yang berasal dari kalangan ahli di bidangnya.Langkah ini cukup efektif karena para menteri lebih fokus menjalankan tugasnya serta kerja sama antar bidang berjalan dengan baik. Bahkan, Johannes Leimena, seorang Menteri Kesehatan sejak tahun 1947 – 1956 (kecuali pada kabinet Ali I), mengakui kalau Kabinet Wilopo memiliki iklim kerja yang oke banget. Top deh!

Program Kerja Kabinet Wilopo

Agar memudahkan elo dalam memahami bagian ini, gue akan membagi program kerja dari Kabinet Wilopo dalam tiga bagian, yaitu politik luar negeri, politik dalam negeri dan ekonomi.

Politik Luar Negeri

Politik Bebas-Aktif, maksudnya Indonesia memiliki prinsip tidak memihak siapapun dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya.

Kalau elo inget alasan kejatuhan Kabinet Sukiman, maka disini Kabinet Wilopo bertugas menghapuskan persetujuan dengan Amerika Serikat dengan cara berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat.

Merebut Irian Barat, pada masa itu permasalahan sengketa Irian Barat menjadi salah satu masalah utama yang menjadi fokus pemerintah. Kabinet Wilopo berupaya untuk meminta bantuan dan dukungan dari berbagai negara dalam memenangkan permasalahan ini melawan Belanda.

Penyelesaian hubungan Indonesia-Belanda.

Politik Dalam Negeri

Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
Pemulihan stabilitas keamanan negara.
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Hal ini dipicu oleh perselisihan antara pihak TNI – AD dan parlemen, dimana TNI menganggap politik parlemen bermain kotor.

Ekonomi

Menjanjikan kemakmuran sosial yang adil dan setara.
Mengatasi defisit anggaran.

Nah, dibalik banyaknya program kerja di atas tentu ada tokoh-tokoh atau susunan Kabinet Wilopo yang berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Siapa aja, ya?

Susunan Kabinet Wilopo

Di bawah ini merupakan susunan dari Kabinet Wilopo.

Presiden: Ir. Soekarno
Wakil Presiden: Drs. Mohammad Hatta
Perdana Menteri: Mr. Wilopo
Wakil Perdana Menteri: Prawoto Mangkusasmito
Menteri Luar Negeri: Mr. Wilopo diberhentikan pada 29 April 1952. Kemudian, Mukarto diangkat pada 29 April 1952 2.
Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem
Menteri Pertahanan: Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhenti pada 2 Juni 1953. Kemudian, Wilopo diangkat pada 2 Juni 1953
Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata
Menteri Penerangan: Arnold Mononutu
Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan
Menteri Perekonomian: Sumanang
Menteri Perhubungan: Djuanda
Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Suwarto
Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
Menteri Sosial: Anwar Tjokroaminoto berhenti pada 9 Mei 1953. Kemudian, Pandji Soeroso diangkat pada 9 Mei 1953
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Djohan
Menteri Agama: Fakih Usman
Menteri Kesehatan: J. Leimena
Menteri Urusan Pegawai: Pandji Soeroso

Bubarnya Kabinet Wilopo

Sayangnya, nasib Kabinet Wilopo sebelas-dua belas dengan kabinet sebelumnya, gais. Di bawah ini, gue akan menjelaskan beberapa penyebab dari kejatuhan Kabinet Wilopo. Simak baik-baik, ya!

Peristiwa 17 Oktober 1952

Peristiwa ini diawali dengan adanya desakan dari pihak tertentu kepada Presiden Soekarno agar membubarkan Kabinet Wilopo karena dianggap udah nggak lagi mencerminkan keinginan rakyat.

Tapi, desakan ini justru dimanfaatkan oleh beberapa perwira TNI-AD yang saat itu merasa tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh KSAD (Kepala Staf TNI-AD), A.H. Nasution. Kebijakan yang dimaksud adalah membangun TNI dan

memasukan bekas tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) ke dalamnya. Mereka merasa kebijakan ini sama aja nggak menghargai para tentara gerilya. Hal ini dikarenakan banyak tentara bekas KNIL yang mendapatkan pangkat dan jabatan yang lebih baik dibanding tentara gerilya. Oleh karena itu, mereka menuntut untuk diturunkannya A.H. Nasution sebagai KSAD.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk merombak dan memutasi panglima-panglima yang sering menyebabkan permasalahan dalam tubuh angkatan perang itu sendiri. Hal ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan militer. Maka, pimpinan TNI pun menuntut Presiden membubarkan Parlemen.

Puncak dari permasalahan ini terjadi pada 17 Oktober 1952, dimana masa (sipil dan militer) melakukan unjuk rasa menuju gedung DPR dan kemudian menuju Istana Merdeka. mereka menuntut dibubarkannya parlemen yang dianggap udah nggak representatif, segera diadakan pemilihan umum dan pembersihan-pembersihan dalam kementerian-kementerian.

Akan tetapi, Presiden Soekarno mengungkapkan kepada masa bahwa ia tidak dapat memenuhi tuntutan masa karena ia bukanlah pemimpin yang otoriter.

Presiden Soekarno Sedang Berpidato Menyikapi Peristiwa 17 Oktober 1952

Peristiwa Tanjung Morawa

Jatuhnya Kabinet Wilopo lagi-lagi disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya yang kali ini dilontarkan oleh Serikat Tani Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena munculnya peristiwa Tanjung Morawa. Apa itu?

Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani (penduduk) setempat yang didukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Deli, Sumatera Timur (saat ini Sumatera Utara).

Peristiwa ini diawali dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk sebab mereka merasa tanah ini merupakan milik mereka.

Hal tersebut dianggap telah menghambat pembebasan tanah DPV, sehingga pemerintah menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi. Para petani nggak diam begitu saja, mereka pun melawan yang pada akhirnya mengakibatkan sebuah insiden, sebanyak lima orang petani meninggal.

Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut pemerintah agar menghentikan seluruh usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV dan semua tahanan yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan tersebut akhirnya menjadi salah satu alasan utama Kabinet Wilopo jatuh.

Desakan Masyarakat Deli, Soematra Timur agar Dibubarkannya Kabinet Wilopo

Penyebab Kejatuhan yg Lain

Meskipun kedua peristiwa tersebut menjadi alasan utama dibubarkannya Kabinet Wilopo, namun ada beberapa masalah lain yang menjadi alasan pendukung seperti krisis ekonomi, defisit kas negara, konflik internal antara TNI dan parlemen, dan gerakan separatisme yang dilakukan berbagai daerah karena mereka merasa pemerintah kurang adil dalam mengalokasikan dana dari pusat ke daerah.

Kabinet Wilopo nggak bisa menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan baik, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Penutup

Demikian pembahasan gue mengenai Sejarah Kabinet Wilopo yang merupakan salah satu kabinet pada masa Demokrasi Liberal. Sobat Zenius, elo bisa belajar materi ini melalui video pembelajaran, loh. Klik banner di bawah ini dan jangan lupa log-in untuk bisa nonton video-video dan akses kumpulan soalnya, ya!

Sejarah Kabinet Wilopo: Program Kerja, Pencapaian dan Kejatuhan - Sejarah Kelas 12 26

Selain itu, Sobat Zenius juga bisa, lho, belajar mata pelajaran lainnya melalui video pembelajaran lewat paket belajar Aktiva Sekolah dari Zenius. Dengan paket belajar ini, elo berkesempatan ikut try out sekolah, sesi live class, serta mendapat akses rekaman dari live class tadi. Klik banner ini untuk informasi lebih lanjut, ya!