Demokrasi Liberal, Kala Pemerintahan Indonesia Dikepalai Perdana Menteri

Artikel ini membicarakan tentang demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia pada kurun waktu 1950 hingga 1959 termasuk juga pengertian singkat dari demokrasi liberal itu sendiri.

Tak selamanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kok bisa gitu? Di dalam suatu negara, ada yang namanya kepala pemerintahan dan juga ada yang namanya kepala negara. Dan selama lebih dari 70 tahun berdiri, ada kalanya pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri alih-alih seorang presiden. Kapan kejadiannya? Semua itu terjadi pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan bernama demokrasi liberal. Kejadian ini berlangsung pada kurun waktu 1950 hingga 1959. 

Bedanya Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara

Intermeso sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hari ini, baik kepala pemerintahan maupun kepala negara Indonesia dijabat oleh seorang Presiden. Mungkin karena kedua jabatan tersebut ditempati oleh satu orang yang sama kita jadi enggak berpikir macam-macam dan mempertanyakan apa sih bedanya. Okay biar aku jelaskan secara singkat saja, ya. 

Kepala negara adalah sosok yang mewakili negara baik di tingkat domestik maupun internasional. Peran seorang kepala negara lebih ke menjadi representasi negara yang dipimpinnya. Selain oleh presiden, jabatan kepala negara juga bisa ditempati oleh raja seperti di negara-negara monarki (Arab Saudi, Inggris).

Sedangkan kepala pemerintahan adalah jabatan yang berfungsi untuk mengepalai jalannya pemerintahan suatu negara. Di negara yang menganut sistem parlementer, biasanya kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. 

Kurang lebih itu sih bedanya. Nah, pernah suatu ketika pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri dan itulah yang akan kita bahas kali ini. 

Apa itu demokrasi liberal?

Demokrasi liberal dapat diartikan sebagai demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara (individu) dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal. 

Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi (perdebatan, penyanggahan) dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers. Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi. Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun berlakunya demokrasi liberal. 

Konsep partisipasi yang dimaksudkan Dahl dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara. 

Ciri-ciri demokrasi liberal 

Ada ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal. Berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya kamu ketahui. 

  • Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat

Dalam demokrasi liberal, semua individu dapat berpartisipasi dalam politik tanpa memandang dari ras, agama, ataupun suku mana dia berasal. Keikutsertaan berbagai golongan atau kelompok masyarakat tercermin dari beragamnya partai yang ikut serta pada pemilu 1955 (pemilu pertama Indonesia). Saat itu, peserta pemuli benar-benar beragam. Tak hanya partai, bahkan ada yang menjadi peserta pemilu sebagai individu. Tercatat ada partai-partai seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Murba, Angkatan Comunis Muda (Acoma), hingga R.Soedjono Prawirosoedarso yang turut menyemarakkan pemilu 1955. 

  • Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tententu secara rahasia

Ciri selanjutnya adalah pemilu yang dilaksanakan secara rahasia dan dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam demokrasi liberal dikarenakan di sini pemilu bertindak sebagai jalan yang ditempuh para peserta politik untuk menempari kursi pemerintahan. 

  • Terfasilitasinya kebebasan individu

Salah satu nilai dalam liberalisme adalah kebebasan individu. Tanpa adanya kebebasan individu, kata liberal kiranya tidaklah tepat untuk disematkan pada suatu sistem. Kebebasan individu dapat disalurkan salah satunya dengan cara mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam afiliasi politik tertentu. Karenanya, banyak sekali partai yang berdiri pada era demokrasi liberal. Bahkan untuk partai yang berasaskan Islam sendiri muncul lebih dari 3 partai seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Pergerakan Tarbiyah Indonesia. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena memang pada dasarnya kebebasan individu harus dapat terfasilitasi. 

  • Pemerintahan yang dapat membentuk hukum (undang-undang atau semacamnya) sesuai dengan suara mayoritas di parlemen

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri biasanya berasal dari partai peraih suara mayoritas (pemenang pemilu). Nah, pada masa demokrasi liberal inilah banyak terjadi perubahan kebijakan. Hal yang sebenarnya dapat dimaklumi melihat seringnya terjadi pergantian kabinet pada era tersebut. Dalam rentang waktu 9 tahun saja sudah terjadi 7 pergantian kabinet. 

  • Kekuasaan pemerintah yang terbatas

Ciri berikutnya dari demokrasi liberal adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas. Kenapa harus dibatasi? Salah satunya adalah supaya tidak terjadinya pemerintahan yang hanya dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Hal ini penting agar tetap ada mekanisme check and balance yang berlaku dalam pemerintahan. 

Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal 

Tidak ada sistem yang sempurna. Ada kelebihan yang dimiliki satu sistem dan dalam waktu bersamaan, sistem tersebut juga mempunyai kekurangan. Demikian halnya dengan demokrasi liberal. 

Kelebihan

  • Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri. 
  • Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan lebih mudah diawasi. 

Kekurangan

  • Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan. 
  • Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia, partai dibikin lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang penting. 

Kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal 

Pasca reformasi 1998, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu. Tak seperti nama kabinet pasca reformasi, kabinet yang memerintah Indonesia selama demokrasi liberal menggunakan nama Perdana Menteri sebagai nama kabinetnya. 

  • Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan. Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng. Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana. 

  • Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 1952)

Tercatat tiga kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kebinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi. Beberapa kebijakan yang digagas oleh kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya (THR).  

  • Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya.  

  • Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

PNI kembali mempimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang bertempat di Bandung. Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor. 

  • Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI. 

  • Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpina keduanya ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai wujud protes kepada Belanda. Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya. 

  • Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Tulisan ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Pagi ini aku melihat isi dompet dan di sana ada sesosok yang namanya aku tulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang pada uang rupiah pecahan 50 ribu. Kebinet Djuanda menjabat dengan dasar mandat presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.

Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu. Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus, tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita. Well, ada banyak episode menarik yang bisa dibicarakan dari sejarah Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. 

Sumber bacaan:
Sumber 1
Materi demokrasi liberal 
Tentang program benteng
Apa tugas seorang kepala negara?
Apa itu sistem ekonomi ali baba?


Dapatkan pengalaman belajar yang semakin seru dan bikin ketagihan dengan Zenius!

Download Zenius App di sini