Politik Etis, Dari Belanda Untuk Hindia

Awal abad 20, Belanda mulai menerapkan politik etis sebagai wujud hutang kehormatan pada bangsa Hindia Belanda. Apa sesungguhnya politik etis itu dan siapa yang mencetuskannya?

Politik seakan senantiasa menimbulkan gejolak di manapun ia berada. Hasilnya pun tak selalu menguntungkan masyarakat. Di satu sisi, gejolak politik juga tidak melulu merugikan masyarakat. Sebagaimana ketika gejolak politik yang terjadi di Belanda pada awal abad ke-20 yang akhirnya melahirkan politik etis pada tahun 1901. Ya walaupun politik etis juga tidak bisa dibilang seutuhnya menguntungkan masyarakat pribumi saat itu sih. Lagian, memangnya ada ya kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak? 

Politik Etis Secara Singkat Saja 

Politik etis atau juga dikenal dengan sebutan politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Balas budi dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan karena telah sekian waktu lamanya Belanda memperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda sedangkan rakyat pribumi boleh dikatakan menderita kesengsaraan, salah satunya adalah akibat adanya tanam paksa. 

Penderitaan memang terjadi di Hindia Belanda. Tanam paksa telah merenggut nyawa yang entah berapa jumlahnya. Persoalannya, apa yang terjadi di Hindia Belanda tetap berada di Hindia Belanda. What happens in East Indies stays in East Indies. Hingga akhirnya berita penderitaan di Hindia Belanda mulai tersebar di tanah Belanda. Kegemparan pun terjadi. 

Politik etis tentunya tidak terlahir begitu saja. Ada perselisihan paham yang melatarbelakanginya. Ada konflik antara golongan humanis dan golongan liberal di parlemen Belanda. Meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti, pada 17 September 1901 dalam pidatonya Ratu Wilhelmina I mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban untuk membayar hutang budi kepada Hindia Belanda.

Van Deventer

Membicarakan politik etis rasanya akan sangat kurang pas jika tidak menyebut tokoh bernama lengkap Conrad Theodor van Deventer ini. Van Deventer lah yang menjadi salah satu pelopor dari diberlakukannya politik etis. Van Deventer adalah seorang ahli hukum. Melalui tulisan berjudul “Een eereschuld” (hutang kehormatan) yang dipublikasikan di koran De Gids pada tahun 1899, Van Deventer seolah menampar keras-keras pipi Belanda yang telah sekian waktu lamanya menghisap kekayaan Hindia Belanda tanpa menghiraukan kesejahteraan warga pribumi. Tulisan inilah yang akhirnya memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Belanda hingga akhirnya politik etis diberlakukan pada tahun 1901. Van Deventer sendiri telah bergabung dengan partai liberal demokrat pada tahun 1897 dan menjadi anggota parlemen Belanda selama dua periode. Periode pertama adalah pada tahun 1905-1909 sedangkan periode kedua dijabatnya sejak 1913 hingga kematiannya pada tahun 1915. 

Trias Etika 

Ide politik etis diwujudkan ke dalam tiga hal sebagai berikut: 

Edukasi 

Edukasi yang dimaksudkan di sini adalah adanya akses terhadap pendidikan oleh masyarakat bumi putera. Dengan adanya akses pendidikan, diharapkah ke depannya akan lahir kesetaraan atau emansipasi. 

Irigasi

Keberadaan pengairan yang baik sangatlah vital bagi pertanian dan perkebunan. Tanpa adanya pengairan yang baik, keberlangsungan perkebunan dapat terancam. Sebagai bentuk balas budi, ide irigasi ditujukan untuk membantu pribumi supaya dapat mengurus perkebunannya dan dari sana kesejahteraannya dapat terangkat. Namun, pada praktiknya, irigasi yang akhirnya dibangun justru ditujukkan kepada perkebunan para tuan Belanda.   

Transmigrasi 

Pada masa itu, dan masa sekarang sebenarnya, pulau Jawa dianggap sudah terlalu padat sehingga muncullah ide untuk mengadakan transmigrasi. Transmigrasi ditujukan untuk memindahkan orang-orang yang tinggal di Jawa ke daerah lain yang masih sepi penduduk. Di samping itu, adanya transmigrasi juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Dengan memindahkannya ke daerah yang lebih sepi atau perkebunan di luar Jawa, diharapkan orang-orang tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Akan tetapi ide tersebut pada akhirnya tinggallah sebuah ide. Pada akhirnya, program transmigrasi yang dijalankan malah dimanfaatkan oleh para pemilik perkebunan untuk mendatangkan buruh murah dari pulau Jawa. 

Pada prinsipnya, ide-ide yang dicetuskan oleh Van Deventer adalah baik. Masalahnya, ketika dipraktikkan ternyata hasilnya benar-benar bertentangan dengan ide awal. Sekolah-sekolah memang dibangun pasca diberlakukannya politik etis. Akan tetapi sekolah-sekolah tersebut ternyata menetapkan biaya yang tidak murah sehingga tidak dapat diakses oleh pribumi yang tidak memiliki banyak harta. Program irigasi dan transmigrasi pun nyatanya malah semakin menguntungkan para pemilik perkebunan swasta. 

Dampak Politik Etis bagi Indonesia 

Dibangunnya Infrastruktur

Terlepas dari kenyataan bahwa politik etis menghadirkan keuntungan tersendiri bagi kalangan swasta, ada manfaat yang dibawa oleh politik etis yang bahkan masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Salah duanya adalah bendungan dan rel kereta api. Rel kereta yang biasa kamu lalui adalah warisan dari politik etis yang masih kita gunakan sampai sekarang. Demikian juga bendungan-bendungan yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat penampungan air. Salah satu bendungan yang dibangun dan mulai dioperasikan pasca dijalankannya politik etis adalah Bendungan Katulampa yang ada di Bogor. FYI aja nih, bendungan katulampa sudah mulai beroperasi pada tahun 1911. 

Masyarakat perkotaan yang makin modern, tetapi . . .

Politik etis ternyata melahirkan akulturasi. Arti dari akulturasi sendiri adalah suatu proses sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya berbeda dan mengakibatkan terbentuknya budaya baru, namun unsur dan sifat budaya yang asli tidaklah hilang atau tetapp ada. Akulturasi yang terjadi antara budaya Belanda dengan pribumi melahirkan masyarakat pribumi yang mulai gemar berpakaian seperti orang eropa. Tradiri pesta pun juga mulai diikuti oleh pribumi. Masyarakat kota memang mengalami modernisasi tetapi tidak demikian halnya dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Salah satu hal yang memicu kondisi tersebut adalah penyimpangan dari politik etis itu sendiri. Sebagaimana kusebutkan sebelumnya, terjadi penyelewengan dari ide-ide besar politik etis seperti irigasi yang nyatanya malah cenderung menguntungkan perkebunan swasta. Akibatnya ya lahan milik pribumi tidak mendapat pengairan sebaik milik swasta. Belum lagi dengan akses pendidikan yang nyatanya masih tetap sulit diakses oleh masyarakat miskin. 

Edukasi yang melahirkan dua kelompok 

Politik etis memunculkan banyak sekolah di Hindia Belanda. Beberapa di antaranya adalah Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO) atau sekolah setingkat SMP hari ini dan Algemeene Middelbare School (AMS) atau sekolah setara SMA. Pendidikan yang mulai dienyam oleh pribumi nyatanya melahirkan dua kelompok yang berseberangan. Kelompok pertama tergabung dalam golongan terpelajar yang akhirnya memulai pergerakan nasional. Sedangkan kelompok kedua diisi oleh golongan fungsional yang menjadi pangreh praja pegawai administrai Belanda. Biasanya golongan kedua ini terdiri dari para lulusan OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren). 

Seperti kebijakan lain pada umumnya, politik etis pun terlahir dengan diiringi pro dan kontra. Penerapannya pun tidak selalu membawa angin positif melainkan juga hal negatif. Namun bagaimanapun juga itulah sejarah yang terjadi di negara kita. Kita harus mengenalnya sebisa mungkin supaya dapat lebih bijak lagi ke depannya jika kelak kita mendapatkan kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Bukankah Bung Besar pernah berpesan supaya kita janganlah sekali-kali melupakan sejarah? 


Dapatkan pengalaman belajar yang semakin seru dan bikin ketagihan dengan Zenius!

Download Zenius App di sini